Pagelaran
Pemilihan Umum (Pemilu) dan pembangunan Ibu Kota Baru akan menjadi prioritas
utama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sisa satu tahun masa
pemerintahannya. Belanja negara akan didorong untuk kedua hal tersebut.

Hal
tersebut dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan
hasil sidang kabinet paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2023, seperti dikutip, Rabu (9/8/2022).

"Pembangunan
infrastruktur termasuk IKN dan penyelenggaraan pemilu harus dapat prioritas
dari sisi penganggaran," kata Sri Mulyani.

Sri
Mulyani menekankan, pemerintah akan menggunakan semaksimal mungkin instrumen
belanja negara untuk Pemilu dan pembangunan IKN. Hal tersebut, ditegaskan Sri
Mulyani, sejalan dengan instruksi yang disampaikan oleh Jokowi.

"Kita
akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk mendukung prioritas
nasional," jelasnya.

Khusus
infrastruktur sendiri, pemerintah telah mengalokasikan belanja
kementerian/lembaga sebesar Rp 993 triliun. Dana ini akan digunakan untuk
keberlanjutan pembangunan infrastruktur, tak terkecuali pembangunan IKN di
Kalimantan Timur.

Pada
pertengahan bulan ini, pemerintah akan memulai pembangunan IKN dengan membangun
sejumlah infrastruktur inti seperti Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden,
Kantor DPR/MPR, Kantor Mahkamah Agung, hingga Kantor Kementerian Koordinasi.

Badan
Otorita Ibu Kota Nusantara sendiri telah memastikan akan mulai melakukan
penjajakan kepada kalangan investor yang berminat menanamkan modalnya di lokasi
IKN. Kabar teranyar, Rusia dikabarkan berminat berinvestasi di IKN.

Sementara
itu, Pemilu 2024 hanya tinggal menghitung waktu. Pemerintah sendiri meyakini
bahwa pagelaran pesta demokrasi dua tahun mendatang tidak hanya membutuhkan
waktu yang lama, melainkan juga dana yang relatif cukup besar.

Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa waktu lalu mengemukakan dana Komisi
Pemilihan Umum (KPU) perlu dirasionalisasikan agar lebih efektif. Pemerintah
pusat bahkan meminta pemerintah daerah membantu pelaksanaan pemilu agar bisa
memangkas biaya operasional.