Pemerintah
tengah melakukan finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(RAPBN) Tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 16 Agustus.

“Bapak
Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat, sehingga ini
adalah kombinasi yang harus dijaga,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (08/08/2022).

Sri
Mulyani menambahkan, RAPBN 2023 didesain fleksibel sehingga mampu meredam
gejolak perekonomian global.

“Presiden
tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah tiga persen dan
dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari
sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas-prioritas
nasional,” ujarnya.

Sejumlah
prioritas nasional di tahun 2023 adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM),
pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), dan
penyelenggaraan pemilu.

“Kita
akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung
berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan,
seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai
juga warisan untuk generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber,” jelas Menkeu.

Sri
Mulyani menekankan, pemerintah akan memperhatikan sisi pendapatan negara dalam
membuat RAPBN 2023. Ia menyebutkan, windfall
profit tax yang berasal dari komoditas sangat tinggi yang terjadi di tahun
2022 ini mungkin tidak akan berulang di tahun mendatang.

“Kita
memproyeksikan dari sisi pajak, kita mendapatkan Rp279 triliun penerimaan pajak
yang berasal dari komoditas. Ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan
setinggi ini untuk tahun depan. Dari sisi bea cukai, kita mendapatkan bea
keluar Rp48,9 triliun untuk tahun 2022, terutama untuk komoditas yang bayar bea
keluar seperti CPO,” ucap Menkeu.

Terkait
belanja kementerian/lembaga, Sri Mulyani menekankan bahwa alokasi anggaran
mencapai Rp933 triliun di tahun 2023 akan difokuskan kepada berbagai fokus
program nasional.

“Instruksi
Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai
ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024,”
ujarnya.

Di
bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran
pendidikan sebesar 20 persen, sedangkan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan
akan dinaikkan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.

“Tidak
lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang
reguler akan naik, dari Rp133 triliun tahun ini naik ke Rp168,4 (triliun). Ini
untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah
juga akan mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk subsidi dan
kompensasi di tahun mendatang. Tahun ini diperkirakan alokasinya mencapai Rp502
triliun.

“Tahun
depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih
akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat,”
ujarnya.

Menkeu
menyampaikan, Presiden meminta jajarannya untuk membuat simulasi stress test pada APBN saat kondisi
ekonomi global masih belum membaik. Hal ini dimaksudkan agar ekonomi Indonesia
dapat tetap bisa terjaga dan APBN tetap sustainable.

“Ini
yang sedang terus kita finalkan. Tadi kita membuat beberapa skenario mengenai
kondisi tahun depan apabila gejolak akan berlangsung lebih besar dari yang kita
asumsikan,” pungkasnya.