Yogyakarta – Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keputusan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat, namun penting untuk dipahami bahwa langkah ini bukanlah tanpa dasar dan sesuai dengan mekanisme serta hukum yang berlaku.

Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto berasal dari usulan resmi yang diajukan oleh Mabes TNI. Usulan tersebut telah melalui proses evaluasi yang ketat sesuai dengan mekanisme yang berlaku di dalam institusi militer. Dalam hal ini, pemerintah hanya bertindak sebagai penyelenggara keputusan yang telah diputuskan oleh pihak berwenang di Mabes TNI.

Penting untuk dicatat bahwa pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada tokoh-tokoh sipil bukanlah hal yang baru dalam sejarah Indonesia. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk proses pemberian gelar kehormatan kepada individu yang dianggap telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi bangsa dan negara.

Sebagai seorang tokoh yang telah berkiprah dalam berbagai bidang, termasuk di dunia militer, Prabowo Subianto dianggap layak untuk mendapatkan penghargaan ini atas jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia. Langkah ini juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan mengakui peran serta kontribusi dari berbagai pihak dalam pembangunan negara.

Meskipun terdapat beragam pendapat dan tanggapan dari masyarakat terkait keputusan ini, penting untuk tetap mengedepankan rasa hormat terhadap proses hukum dan mekanisme yang telah dijalankan. Kita harus memahami bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat, dan harus dihormati sebagai bagian dari sistem demokrasi dan negara hukum.

Sebagai masyarakat yang cerdas dan dewasa, kita harus mampu melihat lebih dari sekadar perbedaan pendapat dan menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya. Dalam kondisi politik yang kompleks seperti saat ini, stabilitas politik nasional menjadi kunci utama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dukungan dan kepercayaan kepada pemerintah adalah langkah awal yang penting dalam membangun stabilitas politik yang kokoh dan berkelanjutan.