Yogyakarta – Pemerintahan Jokowi telah memimpin dengan visi yang kuat untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional. Salah satu pilar utama dari visi ini adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghormati hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Ketika membahas pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Nasional (IKN), Otorita IKN menegaskan bahwa tidak akan ada penggusuran paksa terhadap lahan milik masyarakat adat di sekitar IKN. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan menghormati hak-hak masyarakat adat yang telah diatur dalam Undang-Undang. Otorita IKN telah aktif terlibat dalam dialog dengan masyarakat adat, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan berupaya untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah upaya relokasi jika memang diperlukan. Otorita IKN memahami bahwa pembangunan infrastruktur bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal, oleh karena itu mereka bertekad untuk meminimalkan dampak negatifnya sekaligus mengoptimalkan manfaatnya. Relokasi tidak hanya tentang memindahkan masyarakat dari tempat tinggal mereka, tetapi juga tentang memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang sama atau bahkan lebih baik terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk kehidupan yang berkelanjutan.

Langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintahan Jokowi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, tetapi juga menunjukkan hasil nyata dari kerja keras pemerintah dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional. Dengan mengedepankan dialog, keadilan, dan keterlibatan masyarakat, pemerintahan Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga kuat secara sosial.

Kesimpulannya, pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Jokowi bukan hanya tentang membangun jalan dan gedung, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk stabilitas politik dan keamanan nasional. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat, pemerintahan Jokowi terus membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik bagi semua warganya.