Yogyakarta – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) turut berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, Kemensetneg menggelar sosialisasi dan Coaching Clinic Perpajakkan di Aula Serbaguna Gedung 3.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat dan pegawai Kemensetneg yang akan terlibat langsung dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang PMK Nomor 168 Tahun 2023 serta langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam proses pemadanan.

Dalam sambutannya, Menteri Sekretariat Negara menyampaikan pentingnya kebijakan ini dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia. Pemadanan NIK menjadi NPWP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta memperluas basis data pajak yang akurat dan terpercaya.

Kemensetneg juga menyelenggarakan Coaching Clinic Perpajakkan untuk memberikan bimbingan teknis kepada para pejabat dan pegawai dalam pelaksanaan pemadanan NIK menjadi NPWP. Coaching Clinic ini menjadi wadah bagi peserta untuk bertanya, berdiskusi, dan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses dan tata cara pemadanan yang benar.

Keberhasilan pemadanan NIK menjadi NPWP akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta meningkatkan penerimaan negara. Dengan basis data pajak yang lebih akurat, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak dan memperkuat stabilitas fiskal negara.

Kegiatan sosialisasi dan Coaching Clinic Perpajakkan yang diselenggarakan oleh Kemensetneg merupakan langkah konkret dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Dengan pemahaman yang mendalam dan komprehensif, diharapkan para pejabat dan pegawai Kemensetneg dapat menjadi motor penggerak dalam mensukseskan implementasi PMK Nomor 168 Tahun 2023.

Dengan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kemensetneg, pemerintahan Jokowi terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan. Langkah-langkah konkret seperti ini akan membawa Indonesia menuju perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan.