Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh
Kembang Anak (Stunting) melalui
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pertemuan tersebut,
Presiden meminta jajaran terkait di bawah koordinasi Wakil Presiden, Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendorong penerapan
SPBE guna mendukung percepatan penanganan stunting di daerah dengan prevalensi yang tinggi.

Hal tersebut diungkapkan oleh
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers bersama
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Direktur Utama (Dirut) Telkomsel Hendri
Mulya Syam, usai mengikuti rapat di Kantor Presiden, Jakarta.

“Khusus untuk stunting beliau menyarankan agar ditentukan, di bawah
koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih bisa
20, 30, atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya
(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroniknya) dan juga stunting yang tinggi agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang
ini bisa langsung direplikasi,” ujar Menteri

Menkes mengungkapkan, di dalam ratas
Presiden memberikan kesempatan kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir untuk
memaparkan mengenai keberhasilan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten
Sumedang dengan memanfaatkan SPBE sebagai basis data. Sumedang juga
termasuk salah satu kabupaten yang memiliki nilai penerapan SPBE yang tinggi.

“Pak Bupati selain membangun sistem
pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang juga sudah berhasil
mengorkestrasi orangnya, bisnis prosesnya, dan sistem data elektroniknya
menjadi satu, sehingga beberapa program-program pemerintah, bukan hanya stunting sebenarnya, beliau juga
sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin itu
jadi jauh lebih baik,” kata Menkes.

Secara khusus, ungkap Menkes, Kepala
Negara juga meminta Bupati Sumedang untuk membagi pengalaman dengan para kepala
daerah lainnya mengenai penggunaan SPBE dalam mendukung percepatan
penanganan stunting.

“Membantu bupati dan wali kota di
daerah-daerah yang memang stunting-nya
masih tinggi tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi
suksesnya beliau,” ujarnya.

Menkes menambahkan, sistem
elektronik yang digunakan untuk mendukung program percepatan penanganan stunting di Sumedang ini juga
mendapatkan dukungan dari badan usaha milik negara (BUMN) Telkomsel, yang
terintegrasi mulai dari posyandu, puskesmas, dinas kesehatan, hingga ke badan
perencanaan pembangunan daerah.

“Integrasi ekosistem ini yang ter
orkestrasi oleh Pak Bupati inilah yang mau kita replikasi. dan beliau Pak Dirut
[Telkomsel] sudah setuju, bersedia untuk menyumbangkan aplikasinya di awal
tahun baru 2023 untuk kabupaten/kota lain yang membutuhkannya,” kata Menkes.

Tak hanya untuk penanganan stunting, ujar Menkes, Presiden juga
mendorong penggunaan aplikasi SPBE di setiap program pemerintah, di bawah
koordinasi Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PANRB).

“Arahan Bapak Presiden adalah tolong
dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPANRB,” tandasnya.

Sementara itu, Dirut Telkomsel
Hendri Mulya Syam mengungkapkan untuk mendukung program penanganan stunting yang dilakukan pemerintah
pihaknya telah membangun platform yang diberi nama Simpati. Hendri menegaskan,
sistem purwarupa yang telah dimanfaatkan di Sumedang ini dapat dikembangkan ke
kabupaten/kota lainnya.

“Mudah-mudahan kolaborasi ini
berjalan terus dan tentunya Telkomsel bagian daripada BUMN untuk terus
mendukung program kerja sama baik dengan pemerintah kabupaten atau kota yang
bisa membuat impact bagi
kesejahteraan maupun salah satunya dalam hal ini pengentasan stunting,” kata Hendri.