Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai langkah
Presiden Jokowi mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam
penanganan kasus stunting sudah tepat. Namun, Saleh mengingatkan soal
koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar mendapatkan data akurat.

"Penggunaan elektronik itu saya kira akan lumayan baik, jika itu
terkoordinasi dengan menggunakan teknologi elektronik. Kenapa karena
penghitungan data kita ini sebetulnya selalu masih saja kadang-kadang tidak
akurat. Nah karena itu dengan penggunaan teknologi kita bisa langsung
mendapatkan gambaran peta cakupan di seluruh Indonesia," ujar Saleh

"Katakanlah misalnya kabupaten Sumedang jumlah yang terpapar
stunting tahun 2020 adalah sekian, nanti kan data ini kita pantau mungkin tahun
2021 sekian, tahun 2022 sekian dan dari situ kita akan kelihatan tingkat
peningkatannya, penurunannya kemudian kelemahan kekurangan dan kemudian juga
akan kelihatan," sambung dia.

Keuntungan lain penggunaan SPBE tersebut, kata Saleh, pemerintah bisa
memetakan daerah rawan stunting dalam kondisi terkini. Dia mengusulkan ruang
kontrol SPBE tersebut dipegang pemerintah pusat.

"Jadi semacam war room-nya itu mesti ada di Jakarta ini. Jadi nanti kabupaten/kota itu memberikan laporan perkembangan
situasi yang ada dan termasuk langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan
dilaporkan kepada war room itu," jelasnya.

Nantinya, Pemerintah daerah bisa melaporkan perkembangan kasus stunting
di daerahnya secara cepat. Misalkan di salah satu kabupaten/kota terjadi kasus
stunting bisa langsung terpantau di Jakarta dan langsung dilakukan penanganan.

"Nanti kalau ada yang agak berat untuk ditangani, tentu pemerintah
pusat harus melakukan konsentrasi kegiatan di daerah-daerah yang mengalami
peningkatannya tetap tinggi sudah dari bulan ke bulan bahkan tahun ke tahun
bertahan masih juga tetap tinggi, Nah itu tentu akan diberikan kegiatan dan di
situlah nanti pemerintah bisa untuk mengambil peran dari Jakarta untuk
menangani itu," tambah Saleh.

Politikus PAN ini melanjutkan, dengan adanya sistem elektronik seperti
itu, laporan yang diterima bisa langsung update setiap hari. Bahkan, Presiden
sebagai kepala negara bisa langsung memantau perkembangan itu.

"Nah karena itu poinnya, saya mengharapkan partisipasi seluruh
pemerintah daerah, jangan lagi ada pemerintah daerah yang katakanlah tidak
merasa ikut bertanggung jawab kegiatan ini. Semuanya harus ikut mendorong untuk
meneruskan program ini tentu ya bisa dikontribusikan dalam konteks melahirkan
sebuah sistem elektronik yang baik, itu tentu semuanya harus terlibat. Saya
yakin pemerintah daerah bisa ikut berpartisipasi," tutupnya.

Lebih lanjut, dia menilai, program pengentasan stunting menjadi salah
program prioritas Jokowi. Sehingga, wajar bila Presiden menaruh atensi lebih
terhadap kasus stunting.

"Memang salah satu program unggulannya Jokowi itu adalah stunting
itu terutama pada periode kedua masa jabatannya Jokowi," kata Saleh.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
mendorong pemerintah daerah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik
(SPBE) dalam penanganan kasus stunting. Jokowi ingin
semua daerah menggunakan teknologi digital tersebut.

"Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua
kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis
elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB," ucap Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin usai ratas bersama Presiden Jokowi di
Istana Merdeka.

Melalui Budi, Presiden Jokowi menyampaikan
bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu yang menerapkan SPBE dengan baik
sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting. Untuk itu, Jokowi mengimbau
agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten
Sumedang.

"Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar
ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN,
untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik
nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di
Sumedang ini bisa langsung direplikasi," tutur Budi.