Presiden Jokowi mengaku kesal karena kerap dituduh mengintervensi atau ikut
campur sejumlah persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mulai dari urusan partai yang tak lolos verifikasi, hingga
koalisi partai yang gagal.

Oleh karena itu, sejumlah pihak menganggap Jokowi sebagai pemimpin
negara yang tidak netral.

Politisi PDIP, Deddy Sitorus membantah tudingan tersebut. Bahwa, apa yang
sudah dilakukan Jokowi belakangan ini tidak menunjukan suatu hal yang salah.

Hanya saja, kata dia, sikap Jokowi selalu diributkan oleh
pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah, salah satunya adalah PKS dan Demokrat.

"PKS dan demokrat terus menggonggongi oh ini curang, ini intervensi. Padahal saya melihat tidak ada
yang salah dilakukan Pak Jokowi," katanya

Selain itu, pihaknya juga tak melihat adanya keributan ataupun
kecurigaan di tengah rakyat. Justru, rakyat memberi penilaian puas terhadap
kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Yang ribut itu PKS dengan
Demokrat jadi jujur saja," tegasnya.

Deddy Sitorus justru percaya bahwa Presiden Jokowi tidak akan
menggunakan kekuatannya dalam urusan pemilu mendatang.

"Saya percaya pak Jokowi tidak akan menggunakan instrumen
kekuasaan dalam politik karena karakternya tidak begitu," jelasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan 'kegerahannya' tak
kala berpidato saat menghadiri HUT Partai Hanura di Jakarta Convention Center,
Jakarta, Rabu (21/12/2022). Ia menyinggung soal tudingan kepadanya ikut campur
dalam seleksi parpol peserta Pemilu 2024. Partai mana yang disinggung Jokowi?

Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan, dirinya maupun pihak Istana
tidak pernah ikut campur apalagi mengintervensi proses seleksi parpol peserta
Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta
Pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu. Tapi
yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut
campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” ujar Jokowi.

Atas tuduhan itu, Jokowi pun bertanya-tanya kenapa ia maupun Istana
selalu diseret-seret dalam urusan pemilu. Padahal baik dirinya maupun Istana
tak ada kaitannya, apalagi sampai mengurus teknis pemilu.

Sekali lagi Jokowi menegaskan, bahwa soal verifikasi parpol peserta
pemilu ada tugas dari KPU. Ia juga menyebut, KPU pasti independen dalam hal
ini.

"Inikan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan
siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu
ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada,” tegas Jokowi.