Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) mencatat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor
pertambangan mencapai Rp 150 triliun sampai pada bulan November 2022.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin
menyebutkan bahwa target PNBP sektor energi pada tahun 2023 ini mencapai Rp 443
triliun, adapun baru sampai pada November 2022 ini sepertiga PNBP atau Rp 150
triliun sudah berhasil diperoleh dari sektor pertambangan.

"Fakta saja,
kemarin saya dengar Ibu Menkeu (Sri Mulyani) target 2023 penerimaan PNBP 443
triliun kalau tidak salah. Kami di Minerba sampai November ini sudah Rp 150
triliun lebih jadi kira-kira sepertiga dari PNBP itu datangnya dari sektor ini,"
terang Ridwan kepada CNBC Indonesia dalam Mining Zone, Dikutip Senin
(5/11/2022).

Dengan perolehan
capaian itu, kata Ridwan, itu artinya sektor pertambangan menjadi sektor
penghasil devisa yang besar. Maka dari itu, ia terus memantau supaya PNBP dari
sektor ini bisa semakin meningkat khususnya menghindari terjadinya penambangan
ilegal yang saat ini diketahui sedang marak. "Kalau ada pertambangan
ilegal, negara rugi karena tidak ada PNBP dan lingkungan rusak tidak ada yang
tanggung jawab," ungkap Ridwan.

Ridwan tidak
menampik bahwa realitanya terdapat bekingan di pertambangan ilegal tersebut.
Namun untuk di Jawa Tengah pihaknya belum memiliki data spesifik atas bekingan
tersebut.

Seperti yang
diketahui, adanya bekingan ngeri pertambangan di wilayah Jawa Tengah terbongkar
karena cuitan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di twitternya yang
mengatakan adanya bekingan ngeri di tambang ilegal merespons netizen terkait
penindakan tambang ilegal tersebut.

Ridwan
menyetakan, bahwa selama pengalamannya, jika ada laporan mengenai tambang
ilegal beserta bekingannya pihaknya selalu mengambil tindakan tegas. "Kalo
saya pengalaman kalaupun ada yang dilaporkan membekingi biasanya saya tanya aja
siapa bekingnya, mana nomor teleponnya, saya telpon biasanya juga bisa kok gitu
gitu," ungkap Ridwan.

Menurut Ridwan,
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menaruh perhatian khusus atas maraknya
pertambangan ilegal ini. Ia berharap, Kepala Daerah seperti Gubernur, Wali Kota
dan Kepala Dinas juga memberikan perhatian dan tidak melakukan pembiaran atas
maraknya pertambangan ilegal di wilayahnya.

Ia pun berharap
masyarakat terus aktif memantau. "Itu biasanya kami tindaklanjuti
inspektur tambang kami di daerah-daerah juga bekerja cepat. Contoh kasus yang
di Klaten, Jawa Tengah ini tanggal 30 November dan 1 Desember tim inspektur
tambang Minerba Kementerian ESDM sudah turun ke lapangan," ungkap Ridwan.