Pengamat Politik Fernando Emas menyatakan kinerja baik dan
konsisten jokowi mengalami kenaikan tingkat kepuasan masyarakat Indonesia.

“Di beberapa bidang Presiden berhasil menyelenggarakan G20
dan menjalankan pemerintahan dalam bidang ekonomi, sehingga tidak krisis
seperti negara-negara lainnya,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Minggu.

Selain itu, kepuasan lain yang dirasakan masyarakat adalah
ketegasan Presiden Jokowi terhadap penerapan hukum dalam beberapa kasus besar
yang menyita perhatian publik, seperti pembunuhan berencana Brigadir
Nofriansyah Yosua Hutabarat dan tragedi Kanjuruhan Malang.

“Presiden meminta proses itu dibuka secara terang benderang,
jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu tentunya wajar ketika masyarakat merasa
puas terhadap kinerja presiden,” katanya pula.

Hal itu disampaikannya terkait tingkat kepuasan publik
tercermin dari temuan survei terbaru Poltracking Indonesia sebanyak 73,2 persen
masyarakat merasa puas dengan pemerintahan saat ini.

Direktur Rumah Politik Indonesia itu, juga menyoroti
keberhasilan Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur yang merata di
seluruh daerah di Indonesia. Pemerataan infrastruktur ini membuat masyarakat
puas, apalagi bagi masyarakat di timur Indonesia yang saat ini arah pembangunan
lebih condong ke sana.

“Seperti yang dilihat misalnya wilayah timur yang selama ini
sedikit terabaikan, tentu sudah ada peningkatan yang signifikan dilakukan oleh
Presiden Jokowi, ini wajar ketika masyarakat merasa pemerataan itu sudah cukup
membaik,” katanya pula.

Fernando pun menyarankan agar para pembantu Presiden seperti
menteri dan kepala daerah harus fokus dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah
diemban mereka.

“Tentu yang harus tetap dijaga soliditas oleh tim kerjanya
beliau untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Meski kepuasan publik mengalami peningkatan atas kerja
pemerintah, Fernando Emas juga memberikan catatan yang harus diperhatikan
pemerintah, yakni pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan.

Pemindahan IKN, kata Fernando, akan membuat fokus pemerintah
terbagi dan ditakutkan program-program kerja lainnya tidak akan maksimal.