Presiden Joko Widodo memberi sejumlah pesan kepada Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pesan-pesan itu disampaikannya dalam acara Konsolidasi
Nasional 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

Pesan tersebut juga disampaikan mengingat Pemilu dan Pilkada
2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Bahkan, bisa menjadi yang terbesar di dunia. "Pemilu
dan Pilkada 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar, terbesar dalam
sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia," ujar Jokowi

1. Hati-hati Karena menjadi pemilu dan pilkada yang
terbesar, Jokowi mengimbau agar Bawaslu berhati-hati untuk mengawasinya. Sebab,
Bawaslu memiliki peran sentral dalam kualitas pemilu. "Hati-hati mengenai
ini, dan mungkin yang terberat. Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah
pemilih yang sangat besar, dengan rentang pemilihan yang luas, dan kondisi
geografis kita yang sangat beragam," tutur dia. Kendati begitu dia
percaya, Pemilu dan Pilkada 2024 dapat terselenggara dengan baik karena
pengalaman yang dimiliki Indonesia.


2. Antisipasi pelanggaran Pemilu Pesan kedua Jokowi adalah meminta Bawaslu
mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pemilu 2024. Pelanggaran
bisa saja terjadi mengingat pemilu adalah pesta demokrasi terbesar. Meski pada
akhirnya, semua pihak akan menerima keputusan akhir layaknya pertandingan sepak
bola. Kendati begitu, keputusan akhir itu bisa diterima jika Pemilu
diselenggarakan secara adil dan berintegritas "Perhatikan satu per satu,
jangan ada yang terlewat," ucap Jokowi. Pelanggaran pemilu, kata Jokowi,
merupakan salah satu potensi masalah yang perlu segera dipetakan.

3. Kerja keras awasi penyusunan DPT Pesan lainnya, Jokowi
meminta Bawaslu bekerja keras untuk mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap
(DPT). Sebab, DPT kerap menjadi polemik dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun
pilkada. Jokowi menyebutkan, DPT menjadi bahan untuk seseorang menuding bahwa
telah terjadi kecurangan. "Soal daftar pemilih tetap (DPT). Tiap pemilu,
selalu menjadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan, selalu
diulang-ulang," ujar Jokowi.

4. Lapor kalau ada penghambat Masih terkait DPT, Jokowi
meminta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja untuk melapor kepadanya ketika ketika ada
yang menghambat penyusunan DPT. Apalagi, urusan DPT menjadi krusial dalam setiap
penyelenggaraan pemilu. Dia mengakui, Indonesia paling lemah terkait urusan
data. "Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah, yang
tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu), laporkan ke
saya," tutur Jokowi.

5. Jangan bikin waswas Pemilu Karena bertugas mengawasi
jalannya Pemilu, Jokowi meminta Bawaslu jangan menjadi lembaga yang menakutkan.
Jika begitu, ia khawatir peserta Pemilu takut melakukan sosialisasi, meski
Bawaslu harus menjadi lembaga yang disegani. Ia pun membagikan pengalamannya
saat dipanggil Bawaslu atas dugaan penyelenggaraan kampanye. Kala itu, dia
merasa grogi "Bapak itu ditakuti dan disegani loh, jangan jadi badan
pembuat waswas pemilu, yang membuat waswas masyarakat utuk memilih peserta
pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa, ingar bingar pemilu harus tetap
terasa sebagai bagian dalam kita," tutur Jokowi. 6. Tak usah ragu Kepala
Negara pun mengingatkan agar selama tahapan Pemilu serentak 2024, Bawaslu
senantiasa bekerja cepat, responsif, dan selalu berada pada koridor hukum.
Jokowi menekankan, koridor hukum harus selalu jadi pegangan Bawaslu.
"Merespons pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai
pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu. Tidak boleh ragu. Pegang teguh
integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak," kata
Jokowi.

7. Buat aturan yang jelas Jokowi meminta Bawaslu dan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang jelas dalam penegakan pemilu.
Aturan-aturan dalam tahapan pemilu, menurut dia, harus jelas, rinci dan tidak
multitafsir. "Aturannya jangan banyak tafsir, apasih, buat aturan yang
gamblang, yang jelas, sehingga kalau berikan peringatan juga jelas. Kamu salah
karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh Gedok-nya itu jelas, ini salah, dok,
udah," tambah dia. Aturan yang jelas ini juga perlu mengatur terkait
isu-isu yang mengemuka di media sosial (medsos). Medsos menjadi salah satu
wadah yang rawan, utamanya terkait politik identitas, politik suku, ras, agama
dan antar golongan (SARA) yang mengemuka. "Ini hati-hati mengenai ini.
Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam, jadi hati-hati, kalau
ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Enggak usah ragu-ragu
segera peringatkan, panggil, pasti grogi (peserta pemilu)," tegas Jokowi.

8. Libatkan masyarakat awasi politik uang Kemudian, Jokowi
meminta Bawaslu melibatkan masyarakat dalam mengawasi praktik-praktik politik
uang yang beredar dalam pemilu yang masih ada hingga kini. Dia mengakui,
berdasarkan pengalamannya ikut pilkada dan pilpres, politik uang masih selalu
ada. Bahkan menurut Jokowi, politik uang telah menjadi penyakit dalam setiap
penyelenggaraan pemilu. "Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari
di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan
gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada
yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya,
(masih) ada," ucap dia. Oleh karena itu, menjadi tugas Bawaslu untuk melibatkan
masyarakat dalam mengawasi praktik tersebut.

Partisipasi masyarakat untuk mencegah politik uang akan
mempermudah tugas Bawaslu. "Libatkan partisipasi masyarakat
seluas-luasnya. Gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi
masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, yang berkualitas,"
sebut Jokowi.