Joko
Widodo segera menyiapkan Calon pengganti Panglima TNI yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember
mendatang, Sudah semua nama calon di kantong nanti segera dipilih dari kepala
staff. Ujar Jokowi di Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut
Pengamat militer Muradi mengatakan Panglima TNI periode
ini kalau merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemilihan panglima
TNI. Maka  seharusnya berasal dari
Angkatan Laut. Hal itu mengingat penguasa samudera tanah air belum pernah
menjabat pimpinan tertinggi di militer semasa kepemimpinan Joko Widodo,

“Kan dari
semenjak Pak Jokowi selama berkuasa dari 2014 sampai hari ini angkatan laut
belum pernah menjabat sebagai Panglima.”

Alasan
terkuat ialah berkaitan dengan poros maritim hingga Komando Gabungan Wilayah
Pertahanan (Kogabwilhan) yang memerlukan unsur kekuatan laut. Ujar Muradi

Dia melihat
bahwa saat ini sudah waktunya Laksamana menjadi Panglima TNI.

“Jadi
artinya Pak Jokowi momen
pergantian panglima ini adalah harusnya dari angkatan laut, semacam given,
artinya sudah jatahnya lah,” ucapnya.

Lebih lanjut
Muradi menilai jika Jenderal Dudung Abdurrachman terpilih menjadi Panglima pun
tidak menyalahi aturan.

Namun hal
itu terkesan tidak ada sirkulasi jabatan setelah sebelumnya jabatan panglima
diduduki dari Jenderal berlatar belakang Angkatan Darat.

“Ya bisa,
tapi kemudian kan sudah berturut turut angkatan darat, jangan dong, jadi lebih
aman,” katanya.

Muradi
menyebutkan jika Dudung legawa untuk tidak menjadi Panglima, maka mantan
Panglima Kodam Jayakarta itu bisa menjadi Wakil Panglima TNI.

“Sebenarnya
kalau Pak Dudung masih punya keinginan bantu ya, membantu Panglima dia bisa ada
dalam posisi wakil Panglima, kan Keppresnya sudah ada wakil Panglima tapi gak
pernah diisi karena kebutuhan organisasi,” kata dia.

Namun
alih-alih menjadi Wakil Panglima, Muradi menilai Dudung lebih nyaman menjadi
KSAD.

Sebab
kewenangan jabatan KSAD bisa lebih leluasa, mengingat posisinya membawahi
sekira 250 ribu prajurit di Indonesia.

“Kalau saya
jadi Pak Dudung, saya lebih nyaman jadi KSAD ketimbang jadi Wakil Panglima,
karena kan KSAD pegang administrasi, dia pegang pasukan betul,” katanya.

Muradi
beranggapan, Presiden Jokowi harus
memilih calon Panglima TNI yang
sesuai kebutuhan dan kenyamanan dirinya.

Ia lantas
mencontohkan ketika era Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto.