Presiden Joko Widodo menegaskan, anggaran belanja pemerintah
pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus
digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri.

Ia menyatakan, aneh apabila beragam penerimaan negara yang
masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru digunakan untuk
membeli barang-barang impor.

"Sangat lucu sekali APBN yang kita collect dari pajak,
dari PNBP, dari royalti, masuk ke APBN kemudian keluar sebagai belanja
pemerintah yang dibeli barang impor, waduh bodoh banget kita ini kalau kita
terus-teruskan seperti itu," kata Jokowi saat memberi arahan kepada Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) provinsi se-Indonesia, Kamis (23/8/2022).

Jokowi pun meminta Kadin pusat dan daerah untuk mengajak
UMKM masuk ke e-katalog pemerintah agar produk-produk unggulan di masing-masing
daerah dapat digunakan dalam pengadaan pemerintah.

Ia menyebutkan, sistem e-katalog pemerintah pun sudah
disederhanakan dan diperbaiki platofrm-nya.

"Kita buka semua agar yang menengah, yang kecil, yang
mikro semuanya bisa ikut berpartisipasi," kata Jokowi.

"Sehingga yang terjadi adalah pembelian produk-produk
dalam negeri sebanyak-banyaknya untuk proyek-proyek yang didanai dari APBN
maupun BUMN," ujar dia.

Mantan wali kota Solo itu menambahkan, Kadin juga mesti
mendorong pengusaha UMKM untuk memasuki ekosistem digital.

"Sudah 19 juta yang dalam 2 tahun ini yang kita ajak
tapi masih totalnya kan 64 juta UMKM kita, ajak mereka semuanya," kata
dia.

Jokowi meyakini, bila UMKM masuk ekosistem digital dan
e-katalog pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terdongkrak.