Presiden
Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto
menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.



Hadi Tjahjanto yang merupakan Panglima TNI periode 2017 hingga 2021 ditugaskan
oleh Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja
Juli Antoni untuk membantu menangani persoalan agraria dan tata ruang yang
kerap terjadi konflik di berbagai wilayah Indonesia.



Sebelum diangkat menjadi Menteri ATR/BPN dan setelah dirinya turun dari
kepemimpinan tertinggi TNI, Hadi Tjahjanto pernah membantu Presiden untuk
menyukseskan gelaran Moto GP Mandalika sebagai sebagai komandan lapangan
persiapan ajang itu, hingga diberikan penghargaan oleh Mandalika Grand Prix
Association (MGPA) karena perhelatan yang digelar pada Maret 2022 tersebut
berlangsung sukses.



Penghargaan dari MGPA diberikan atas dedikasi dan loyalitasnya menyukseskan
Moto GP Mandalika untuk mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan dan
memimpin atas suksesnya ajang balapan motor kelas dunia yang ditonton oleh 400
juta penonton televisi lebih dari 200 negara di dunia.



Pada saat dirinya menjadi Panglima TNI pada Desember 2017 pun mengemban tugas
untuk menjaga kedaulatan dan keamanan pada tahun pemilu 2019, pengamanan PON XX
Papua, dan mengerahkan pasukan khususnya tim medis dalam penanganan pandemi
COVID-19.



Perjalanan karier Hadi Tjahjanto hingga mencapai puncak kepemimpinan TNI pun
tidak hadir begitu saja tanpa prestasi. Hadi Tjahjanto merupakan lulusan
Akademi Angkatan Udara (AAU) Tahun 1986 dan menyelesaikan Sekolah Penerbang TNI
AU pada 1987.



Karier pertama Hadi Tjahjanto adalah sebagai pilot pesawat angkut Cassa di
Skuadron Udara 4. Kariernya terus meningkat mulai dari kepala seksi latihan,
komandan flight ops, instruktur penerbangan Lanud Adi Sucipto, hingga
akhirnya menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo Solo.



Pada saat itu, Hadi Tjahjanto bekerja dalam satu wilayah dengan Presiden ke-7
RI Joko Widodo yang pada 2010 hingga 2012 masih menjadi Wali Kota Surakarta.



Pada 2011 Hadi menjabat tugas di luar TNI AU menjadi Perwira Bantuan I/Rencana
Operasi TNI dan Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara. Pada 2013 dia
dipercaya menjadi Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (Basarnas).



Selanjutnya Hadi menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013
hingga 2015 yang membuat dirinya semakin dikenal publik. Dirinya ditugaskan
menjadi Komandan Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh pada 2015, namun tak lama,
pada Juli 2015 Hadi ditugaskan menjadi Sekretariat Militer Presiden Jokowi.



Hadi Tjahjanto kemudian dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementerian
Pertahanan (Kemenhan) pada November 2016 di masa kepemimpinan Menteri
Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Tiga bulan setelahnya, Hadi
diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI pada Januari 2017.
Hingga akhirnya pada 8 Desember 2017 Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima
TNI.



Kini Hadi Tjahjanto
ditugaskan oleh Presiden sebagai Menteri ATR/BPN yang tentunya memiliki
pekerjaan rumah tidak sedikit. Hingga saat ini masih sering terdengar konflik
agraria seperti lahan yang tumpang tindih, lahan perkebunan yang masuk kawasan
konservasi, atau sekadar sertifikat yang belum diterima oleh peserta program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah digulirkan Presiden
sejak 2016.



Berdasarkan
data Ombudsman RI pada 2021, laporan masyarakat paling banyak adalah mengenai
permasalahan agraria. Selain itu, Kejaksaan Agung RI pun mencatat adanya
kerugian negara mencapai Rp1,4 triliun dari perkara korupsi terkait mafia tanah
selama periode 2020 hingga 2022.



Bahkan
Presiden Jokowi saat menghadiri Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022
menegaskan bahwa dirinya tidak ingin lagi ada kerugian negara dan kerugian
masyarakat dari persoalan agraria yang disebabkan oleh adanya ego sektoral.



Dalam
kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar setiap pemangku
kepentingan mulai dari pemerintah kabupaten-kota, provinsi, dan pemerintah
pusat untuk bekerja secara terintegrasi dan menghilangkan ego sektoral.



Presiden
menekankan permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan karena
berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.



Dengan
hadirnya seorang purnawirawan Marsekal TNI di pucuk kepemimpinan kementerian
yang membidangi persoalan agraria, penuh harapan bahwa sosok kedisiplinan dan
ketegasan tentara dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa lahan yang
menumpuk di meja kerja Menteri ATR/BPN.