Yogyakarta -- Program PDSK (Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan) menjadi bukti konkret bahwa pemerintah memiliki kepedulian yang mendalam dalam memenuhi hak-hak masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Program ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat lokal yang terpengaruh oleh perubahan lingkungan dan sosial akibat pembangunan IKN mendapatkan dukungan dan perlindungan yang layak.

PDSK mencakup berbagai inisiatif, termasuk bantuan sosial, relokasi, pembangunan infrastruktur sosial, dan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Melalui PDSK, pemerintah tidak hanya menanggapi kebutuhan mendesak masyarakat lokal, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur nasional yang besar ini.

Langkah-langkah strategis ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan, tetapi juga untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan memberikan mereka akses terhadap sumber daya yang diperlukan, PDSK berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif di IKN.

Pemerintah meyakinkan bahwa PDSK tidak hanya sebagai program kesejahteraan sosial sementara, tetapi sebagai bagian integral dari visi jangka panjang untuk menciptakan IKN sebagai model kota modern yang memberdayakan dan melindungi semua warganya. Dengan demikian, PDSK menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan sosial dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur nasional memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.