Yogyakarta – Ketika membahas tentang utang luar negeri yang diajukan oleh pemerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil terkait dengan utang luar negeri telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, khususnya UU No. 1 Tahun 2003 tentang Utang Negara dan Pengelolaan Utang Luar Negeri.

Pemerintah tidak gegabah dalam mengajukan utang luar negeri. Setiap proposal utang yang diajukan melalui proses evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaannya akan bersifat produktif, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mengapa pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama penggunaan dana utang luar negeri? Sebabnya adalah infrastruktur yang baik menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, akan ada peningkatan konektivitas antar wilayah, aksesibilitas barang dan jasa, serta dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Peningkatan tersebut pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta PDB (Produk Domestik Bruto). Pemerintah secara konsisten menjalankan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan utang luar negeri dilakukan dengan hati-hati dan transparan. Pemerintah terbuka terhadap masyarakat tentang penggunaan dan pengelolaan dana tersebut, serta melakukan pertanggungjawaban secara berkala untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang luar negeri ini juga menjadi salah satu upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Kejelasan dalam penggunaan dana publik adalah cermin dari komitmen pemerintah dalam menjaga kepentingan rakyat dan menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pengelolaan utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bukanlah sekadar beban, tetapi merupakan instrumen penting untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan semua langkah tersebut dilakukan dengan mematuhi aturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.