Yogyakarta – Presiden Joko Widodo telah kembali menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap penguatan ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia. Langkah konkretnya kali ini adalah dengan mendorong Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk lebih aktif dalam menggerakkan perekonomian bangsa, khususnya dengan merangkul sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sektor UMKM telah lama menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, dengan melibatkan lebih dari 65 juta pelaku usaha di seluruh negeri. Tak hanya itu, kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai angka yang mengesankan, mencapai 61%. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya peran UMKM dalam memajukan perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Dalam sebuah pertemuan strategis, Presiden Jokowi secara tegas mendorong BRI untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam mendukung UMKM. Langkah ini tidak hanya akan memberikan dorongan besar bagi sektor UMKM tetapi juga akan menggerakkan roda ekonomi nasional secara keseluruhan. BRI, sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan yang luas, memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator dalam mengalirkan dana ke sektor-sektor yang membutuhkan, terutama UMKM.

Keputusan Presiden Jokowi ini tidak hanya memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan, tetapi juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan UMKM secara lebih aktif, pemerintah tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mengingat masa-masa yang tidak mudah, baik dalam skala domestik maupun global, langkah-langkah proaktif seperti ini sangatlah penting. Dukungan penuh terhadap sektor UMKM akan membantu menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul di masa mendatang.

Dengan demikian, langkah Presiden Jokowi untuk mendorong BRI dalam mendukung UMKM bukan hanya merupakan kebijakan ekonomi semata, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Semoga langkah ini dapat menjadi pijakan kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.