Jokowi kembali melanjutkan program kartu pra
kerja pada tahun 2023 dengan skema normal. Pada pelaksanaan program kartu pra
kerja Jokowi menargetkan akan ada 1 juta penerima manfaat.

Penyaluran program kartu prakerja akan
dilakukan dalam dua kali periode, untuk periode pertama ada 595 ribu orang
penerima manfaat dengan alokasi dana Rp 2,67 T. Sedangkan untuk periode kedua
ada 405 ribu penerima manfaat dengan total anggaran Rp 1,7 T.

Implementasi pelaksanaan kartu pra kerja akan
mengalami penyesuaian baru dengan skema normal. Nantinya kegiatan ini akan
dilaksanakan secara luring, daring maupun bauran.

Program kartu pra kerja secara luring
sementara akan difokuskan pada 10 provinsi, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jateng,
Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT dan Papua.

Besaran bantuan yang diterima Rp 4,2 juta/
orang dengan rincian biaya pelatihan Rp 3,5 dan insentif pascapelatihan Rp 600
untuk satu kali. Serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali
pengisian survei. Batas minimal durasi pelatihan akan ditingkatkan menjadi 15
jam.

Penerima
bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU),
Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan
untuk menjadi peserta Kartu Pra Kerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi
kerja ini.

Implementasi
skema normal ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu
yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Pelatihan ini merujuk pada
berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks
and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta
Riset Indonesia Online Vacancy
Outlook.

Negara
berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian
dalam ekosistem Prakarya dengan mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yag
telah ditentukan.