Upaya pemerataan terus digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya pembangunan infrastruktur, pemerataan juga dilakukan di
sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa.

Akademisi Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri (TMKM), Seia Piantara
mengapresiasi komitmen Jokowi mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Indonesia. Berkat komitmen tersebut,
ketimpangan pendidikan antar daerah dapat diatasi.

“Kita melihat ada upaya pemerintah (Jokowi) melakukan pemerataan
kualitas pendidikan yang baik antara satu kota dengan kota lainnya,” ujar Seia

Keseriusan Jokowi menghadirkan pemerataan ini tampak pada realisasi
anggaran pendidikan di tahun 2022 yang mencapai Rp 608,3 triliun. Besarnya
anggaran tersebut membuktikan bahwa pemerintah sangat serius mendorong
perbaikan mutu pendidikan di Tanah Air.

“Sudah bagus dengan adanya anggaran (pendidikan) era Pak Jokowi ini.
Meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah-daerah,” ucap Seia.

Dia optimistis, melalui mutu pendidikan yang baik akan melahirkan SDM unggul dan berdaya saing global.

“Saya rasa upaya Pak Jokowi dalam memprioritaskan SDM bangsa sangat luar
biasa. Kami sebagai tenaga pendidik sangat mendukung,” kata Seia memungkasi.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp 608,3 triliun. Alokasi 20 persen dari
APBN ini ditujukan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.

“Anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp 608,3 triliun menggambarkan
20 persen komitmen tetap dijaga,” kata Sri Mulyani Indrawati di kompleks
DPR-RI, Jakarta

Dia merinci, sebesar Rp 233,9 triliun akan digunakan untuk Program
Indonesia Pintar. Dana tersebut untuk 20,1 juta siswa dan 976,8 ribu mahasiswa
pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Selain itu, Tunjangan Profesi Guru baik untuk yang PNS maupun non-PNS
juga tetap akan disediakan. Sementara itu Rp 305 triliun yang disalurkan
melalui Transfer ke Daerah ditujukan untuk membiayai operasional sekolah bagi
44,2 juta siswa dan untuk biaya operasional PAUD bagi 6,1 juta peserta didik.

“Kami juga akan tetap memberikan atau mengalokasikan dana cadangan
pendidikan yang masuk di dalam pos pembiayaan,” kata dia.

Tak hanya itu, tahun 2023, pemerintah akan menyisihkan Rp 69,5 triliun
untuk dana abadi pendidikan. Termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset,
dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.

Adapun beberapa arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023, antara
lain peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Caranya
melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas
sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T.

Kemudian penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan
kualitas pendidikan. Tak ketinggalan penguatan kualitas layanan PAUD.