Presiden Joko Widodo meminta agar
aksi pencegahan korupsi tak lagi sebatas seremonial.



Hal itu disampaikan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari
Pramodhawardani saat peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
(Stranas PK) 2023-2024, di Jakarta.

“Presiden telah menginstruksikan
bahwa aksi pencegahan korupsi ke depan harus terasa aksinya dan tidak
seremonial,” ujar Jaleswari dilansir dari siaran pers KSP.

"Aksi pencegahan korupsi harus
lebih berdampak, mudah dipahami masyarakat, dan terasa kuat kebaruannya,"
kata dia.



Jaleswari yang juga anggota Tim Pengarah Stranas PK ini menyebutkan, ada tiga
kriteria utama yang menjadi parameter dalam pemilihan Aksi Stranas PK
2023-2024.



Pertama, aksi yang terbukti menghasilkan dampak langsung terhadap perbaikan
sistem dan tata kelola pemerintahan.



Contohnya, penyederhanaan perizinan dan digitalisasi pemerintah.



Kedua, aksi yang mendukung agenda pembangunan nasional.



Jaleswari mencontohkan, pembangunan Ibu Kota Nusantara, Papua, dan pelaksanaan
Pemilu Serentak 2024.



“Parameter ketiga, aksi yang mampu memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi di
lembaga penegak hukum dan birokrasi,” kata dia.

Lebih lanjut Jaleswari
mengungkapkan, pencegahan korupsi yang didorong melalui Stranas PK sejak 2019
telah menunjukkan hasil utamanya di sektor prioritas.

Seperti aksi utilisasi NIK bersama
Kemendagri, Kemensos, dan instansi pemerintah daerah yang telah berhasil
mendorong perbaikan basis data terpadu kesejahteraan sosial yang dipadankan
dengan NIK.

"Menjadikan penyaluran bansos
lebih tepat sasaran, tidak ganda, dan berdampak pada efisiensi keuangan negara
untuk program perluasan cakupan penerima bansos dan bantuan iuran BPJS kesehatan,"
kata dia.



"Di mana masing-masing nilai efisiensinya setara Rp 1,79 triliun dan Rp
672 miliar," ujar dia.



Kemudian, ada aksi reformasi pelabuhan yang didorong oleh Kemenko Marves,
Kemenhub, Kemenkeu, dan BUMN.

Menurut dia, aksi ini juga mulai membuahkan
hasil.



Digitalisasi tata kelola sistem trucking, single billing, bongkar muat, dan
pengawasan telah mempercepat waktu sandar (port stay) dari tiga hari menjadi
satu hari di beberapa pelabuhan seperti Belawan, Makassar, Ambon, dan Tanjung
Priok.



“Proses bongkar muat yang kapasitas semula hanya delapan hingga 10 TEUs/crane
per jam, menjadi tiga puluh lima hingga empat puluh TEUs/crane per jam,” kata
dia.



Oleh karena itu, menurut Jaleswari, Tim Nasional Pencegahan Korupsi harus lebih
memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, terutama dalam melakukan evaluasi
dampak dan komunikasi publik terkait pencegahan korupsi.

Kerja sama itu dapat dijalin dengan
organisasi masyarakat keagamaan, swasta, civil society organization (CSO),
sivitas akademika, dan mitra pembangunan.

Adapun Tim Nasional Pencegahan
Korupsi resmi meluncurkan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2023-2024.
Peluncuran ini dilakukan menyusul berakhirnya pelaksanaan Aksi Pencegahan
Korupsi 2021-2022.

Sesuai Peraturan Presiden No
54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), aksi
pencegahan korupsi disusun setiap dua tahun sekali oleh Tim Nasional Pencegahan
Korupsi (Timnas PK).

Timnas PK sendiri dikoordinasi oleh
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kantor Staf Presiden.

Jokowi Akan Menyaksikan Pertandingan Timnas Indonesia Pada Penyisihan
Group Piala AFF Secara Langsung di GBK.