Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk
memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana. Hal tersebut
disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Selasa
(06/12/2022), di Istana Negara, Jakarta.

“Yang
pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan
keselamatan lalu lintas. Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan
informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di
seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan,” kata Presiden
saat memimpin SKP.

Dengan beberapa kejadian bencana alam, misalnya gempa bumi
di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru, Presiden ingin memastikan bahwa negara
betul-betul hadir dalam penyaluran bantuan dan rekonstruksi bangunan terdampak.

Hal kedua yang disampaikan oleh Kepala Negara adalah
mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Presiden kembali mengingatkan
jajarannya harus tetap hati-hati dan waspada terhadap krisis keuangan,
kemungkinan  ekspor yang menurun, hingga krisis pangan.

“Hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada
masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras
betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan.
Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu
titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras
pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan
itu,” ungkapannya.

Presiden Jokowi melanjutkan, di tengah situasi dunia yang
masih tidak baik-baik saja ini, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat
hidup orang banyak harus di kalkulasi.

“Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan
lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data,
konsolidasi policy, dan
juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” tambahnya.

Hal yang ketiga yang disampaikan Presiden ialah berkaitan
dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak.

“Saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan
konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja
dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti,
dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Sehingga yang namanya
pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar lagi,”
katanya.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah segera memulai belanja modal dan belanja
sosialnya.

Berkaitan dengan inflasi, Kepala Negara sudah
menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk
terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi di
wilayahnya.

“Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum,
tolong diberikan peringatan. Dan, ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan
yang lalu 5,9 lari turun ke 5,7 lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan,
daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua
melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi,” tuturnya.

Presiden menekankan kunci pertumbuhan ekonomi di tahun 2023
selain belanja konsumsi dan pengendalian inflasi, adalah pada peningkatan
investasi.

“Tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ini sangat
mempengaruhi growth kita,
sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita
lakukan. Tadi pagi, kita sudah berbicara mengenai, setelah nikel, tadi pagi
kita telah berbicara mengenai bauksit. Dan, segera kita putuskan kapan akan
kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit,” tegasnya.

Berkaitan dengan peningkatan ekspor, Kepala Negara meminta
kementerian terkait untuk melihat peluang pasar yang memiliki permintaan yang
sama.

“Kalau pasar-pasar besar kita, baik Tiongkok maupun Amerika
permintaannya turun, demand-nya
agak menurun atau drop, ya mestinya Kementerian Perdagangan bisa menggeser,
mengalihkan ke negara-negara lain yang kira-kira memiliki permintaan yang
sama,” ucapnya.

Menurut Presiden, produk-produk Indonesia punya potensi
besar di India tetapi belum dilakukan pendekatan ke sana. Hal yang sama juga
yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan asing harus
didorong utamanya untuk destinasi prioritas di Labuan Bajo, Mandalika, maupun
Borobudur.

Menutup pengantarnya, Presiden meminta agar antisipasi dan
mitigasi terhadap penanganan COVID-19 tetap harus dilakukan, meskipun kasus
harian sudah mengalami penurunan.

“Setelah sampai naik ke 6 ribu bahkan 7 ribu, per 5 Desember
kemarin saya melihat sudah kasus hariannya sudah di angka 2.234. Kemudian,
percepatan vaksinasi booster tetap
harus digerakkan, agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik,” pungkasnya.