Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa politik identitas, politik SARA, dan
hoaks menjadi salah satu faktor kerawanan dalam Pemilu serta Pilkada. Dia pun
memimta Bawaslu menindak tegas peserta Pemilu yang bermain-main dengan
isu ini.

"Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini
beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati. Kalau ada percikan kecil
mengenai ini, segera diperingatkan, enggak usah ragu-ragu, segera peringatkan,
panggil, pasti grogi," jelas Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional
Bawaslu di Jakarta

Dia pun mendukung rencana Bawaslu soal pengawasan dan polisi
siber di media sosial. Pasalnya, kata Jokowi, masalah kecil menjadi besar
karena dipanas-panasi di media sosial.

"Karena memang problemnya sering dimulai dari medsos,
ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas
karena kipasan dari medsos," ujarnya.

"Oleh sebab itu, saya setuju sekali tadi Pak Ketua
Bawaslu menyampaikan itu, di dunia nyata enggak ada apa-apain dari mana kok
ribut isunya, medsos pasti, udah gada yang lain," sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta KPU dan Bawaslu membuat aturan
yang jelas, rinci, dan efektif dalam pelaksanaan pemilu, khususnya
terkait politik identitas dan SARA. Sebab, hal ini sangat berbahaya dan dapat
memecah belah keutuhan bangsa.

"Kita enggak bisa bersantai-santai dengan politik
identitas, politisasi agama, politik SARA. Jangan berikan ruang apapun kepada
ini," tutur Jokowi.

Politik Uang

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, bahwa
politik uang itu ada. Menurutnya, politik uang menjadi penyakit di
setiap pemilihan umum.

"Ini hati-hati, ini banyak kejadian mengenai ini. Dan
politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada. Kalau
ada yang bilang 'enggak ada pak, sudah enggak ada', saya tiap hari di
lapangan," kata Jokowi saat pidato dalam acara Konsolodasi Nasional
Bawaslu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan

Jokowi menceritakan pengalamannya saat mengikuti pemilihan
kepala daerah. Mantan Gubernur Dki Jakarta membantah jika politik uang dianggap
tidak ada.

"Saya pernah ikut Pilkada, Pilwakot dua kali, pernah
ikut Pilgub dua kali karena dua ronde, Pilpres dua kali. Jadi kalau ada yang
membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, ada!"
ujarnya.

Jokowi memerintahkan Bawaslu melibatkan masyarakat untuk
mengawasi politik uang pada pemilu 2024. Sebab, hal ini merusak demokrasi di
Indonesia.

"Itu tugas Bawaslu, aturannya sudah diperketat.
Tetapi praktiknya tetap banyak, tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit,
ini ada gap (jarak), libatkan masyarakat untuk memperkecil terjadinya politik
uang," ucapnya.

"Karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan
merusak demokrasi kita, demokrasi Indoensia," tutup mantan Wali Kota Solo
itu.