Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi) meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN),
di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022).
Presiden menyampaikan bahwa sejumlah progres infrastruktur seperti pembangunan bendungan,
pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik.

“Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil
presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses
persiapan-persiapan. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai,
utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang
baik,” ucap Presiden dalam keterangannya di Bendungan Sepaku Semoi.

Presiden menuturkan
bahwa progres secara keseluruhan dapat terlihat pada bulan Januari mendatang.
Presiden mengatakan bahwa progres pusat perekonomian baru juga akan terlihat,
sehingga diharapkan pembangunan wilayah IKN dapat terus berjalan dengan baik.

“Nanti bisa kita lihat
di bulan Januari insyaallah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah,
tetapi private sector (sektor
swasta), investor, PPP (public private
partnership) sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan
IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus
bergerak,” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke IKN melewati jalur
laut yang akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN. Presiden menyebut
bahwa pelabuhan di wilayah tersebut nantinya juga akan dikembangkan untuk
transportasi publik.

“Sementara kita pakai
dulu untuk logistik dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada
ini, ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan
logistik,” tuturnya.

Melihat berbagai progres
tersebut, Presiden pun optimistis upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus
2024 mendatang dapat digelar di IKN.

“Ya kalau kerjanya
seperti ini saya kira insyaallah bisa, harus optimistis,” ujar Presiden.

Turut mendampingi
Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung,
dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono.