Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen membantu meringakan
beban hidup masyarakat yang kesulitan. Realisasi pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH) menjadi kunci dalam upaya menjaga keberlangsung hidup masyarakat
di tengah kondisi tak menentu.

Menurut
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jawa Timur Alwi, PKH saat ini
menjadi program yang sangat dibutuhkan. Masyarakat penerima bantuan merasa
terbantu akan kebutuhan hidup dan mengurangi beban hidup di tengah situasi
belum stabilnya kebutuhan pokok yang di sebabkan oleh situasi global yang tidak
menentu. Minggu (4/9/2022).

PKH yang
konsisten disalurkan pemerintahan Jokowi dinilai menjadi salah satu faktor yang
membuat kesejahteraan masyarakat stabil, bahkan meningkat. Program tersebut
diklaim telah banyak membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari serta dapat
membantu biaya pada sector lainya di masyarakat.

Presiden
Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah telah
menambah anggaran untuk bansos pada
2022 dengan jumlah total Rp 18,6 triliun. Tambahan bansos tersebut akan
dimanfaatkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta
kelompok penerima manfaat (KPM) dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM).

Presiden
Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan
sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, atau senilai Rp 600 ribu untuk
masing-masing penerima.

Penyaluran
bantuan langsung tunai (BLT) tersebut dialokasikan di tengah isu harga BBM
naik, yang telah membuat beban anggaran pemerintah yang terus membengkak.

Selain bansos itu,
Sri Mulyani menambahkan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk bantu 16
juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.