Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko
Widodo (Jokowi) diyakini karena sukses membangun infrastruktur. Sehingga,
menyerang Presiden Jokowi dengan isu infrastruktur dinilai blunder alias sebuah
kesalahan.



"Pembangunan infrastruktur menempati
rangking pertama kepuasaan publik ke Jokowi. Jadi, AHY salah isu kalau serang
Jokowi di bidang infrastruktur," kata Pengamat Politik Adi Prayitno, Jumat
(23/9/2022).



Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu
menyindir kinerja pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur. AHY
mengatakan kebanyakan infrastruktur telah dibangun lebih dulu oleh pemerintahan
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).



Pemerintahan Jokowi disebut tinggal meresmikan
atau seremoni gunting pita. Menurut Adi, AHY sengaja menyerang Jokowi dengan
mengklaim 70% hingga 80% proyek infrastruktur sudah dibangun di era SBY.
Padahal, menurut Adi, sudah rahasia umum pemerintahan Jokowi sangat masif
membangun infrastruktur.



"Dua periode Jokowi, pembangunan jalan tol
sepanjang 1.540,1 kilometer di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dalam kurun
waktu tujuh tahun. Pembangunan pada masa SBY sepanjang 189,2 KM jalan tol, baru
rampung setelah 10 tahun," ujarnya.



Dia melanjutkan, tidak hanya jalan tol Jokowi
juga membangun 29 bandara. Sedangkan SBY, 10 tahun menjabat hanya bisa
membangun 24 bandara. Di era Jokowi, sebanyak 12 bendungan selesai dibangun
dalam kurun waktu tujuh tahun pemerintahan. Sebanyak 27 bendungan ditargetkan
selesai pada 2024.



Pada masa SBY, hanya mampu membangun 14
bendungan. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan bahwa
pemerintah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Dia menilai keberhasilan
pemerintah dalam membangun tak lepas dari dukungan rakyat.



Dia mengatakan, kepemimpinan di negeri ini harus
berkelanjutan. Apa yang sudah digagas pemerintah sebelumnya, dilanjutkan pemerintah
selanjutnya. Ini sebuah kewajaran. "Tentunya, kita semakin matang dalam
berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat,
bukan buat tunjukan siapa paling hebat. Kecuali, memang yang dicari memang
tepuk tangan, ya silakan saja," tutur Faldo.