Joko Widodo mengalokasikan Rp 95 triliun dalam
mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2023. Salah satu
yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Isa Rachmatawarta menjelaskan, Jokowi menekankan pengingkatan produktivitas,
peningkatan SDM, serta pemanfaatan teknologi dan data. Serta pengembangan dan
perkuatan iklim investasi dan logistik pangan serta transformasi sistem pangan
nasional yang berkelanjutan lewat anggaran tersebut.

"Belanja negara untuk ketahanan pangan akan
disalurkan pada Kementerian Pertanian untuk menjaga keberlanjutan peningkatan
produksi komoditas pangan prioritas, pengembangan diversifikasi pangan lokal,
penguatan rantai pasok logistik pangan dan food estate," jelas Isa dalam
rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa (20/9/2022).

Isa merinci, anggaran ketahanan pangan senilai Rp 95 triliun akan
dicapai untuk beberapa hal. Di antaranya kawasan fasilitas penerapan budidaya
padi sebanyak 279,55 ribu hektare, kawasan fasilitas penerapan budidaya jagung
40.000 hektare, dan kawasan fasilitas penerapan budidaya kedelai 350.000
hektare.

Berikutnya bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak
9.275 unit, bantuan benih dan calon induk ikan 118 juta ekor, dan bantuan
sarana peti beku sebanyak 300 unit. Selanjutnya pembangunan bendungan lanjutan
23 unit, dan bendungan baru 7 unit, dan pembangunan jaringan irigasi 6.900
hektare.

Serta rehabilitasi jaringan irigasi untuk 98.700 hektare melalui
Kementerian PUPR dan 3.213 hektare melalui Kementerian Pertanian dan tentu
tidak terlupakan adalah subsidi pupuk sebanyak 6,6 juta ton.

Isa bilang, anggaran ketahanan pangan sempat mengalami penurunan
cukup tajam karena pandemi COVID-19, yang mana di 2020 hanya Rp 73,6 triliun
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 100,2 triliun. Namun kembali meningkat
pada tahun 2021.


Secara rinci, anggaran ketahanan pangan pada 2021 sebesar Rp 85,9 triliun atau
naik 16,8% dibandingkan anggaran 2020 yang hanya sebesar Rp 73,6 triliun.