Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapatkan
pujian dari Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Ini terkait penanganan
gejolak ekonomi di Indonesia saat dihantam pandemi Covid-19 hingga lonjakan
harga minyak dunia.

Menurut Misbakhun, Presiden Jokowi berhasil memberikan
arahan kepada para menterinya sehingga menghasilkan kebijakan fiskal yang
bagus. Ia menyebut nama Airlangga Hartanto dan Sri Mulyani.

"Arahan Presiden Jokowi di sektor ekonomi dijalankan
oleh Menteri Koordinator Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, ada Menteri
Keuangan Bu Sri Mulyani yang memerankan kebijakan fiskal yang sangat
bagus," ujar kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta,
Minggu (14/8/2022).

"Lalu didukung peran Pak Perry bersama jajaran Bank
Indonesia," lanjutnya.

Misbakhun melanjutkan, pencapaian tersebut tak terlepas dari
koordinasi yang baik antara Presiden Jokowi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, hingga
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Misbakhun menyatakan hal itu di depan ratusan konstituennya
pada kegiatan 'Sosialisasi Cinta Rupiah: Bela Negara Tanpa Senjata' yang
digelar di Kantor Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa
Timur, Sabtu (13/8/2022).

Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
itu lantas mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada 5
Agustus lalu. Menurut Misbakhun, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,44
persen.

"Positif. Di saat luar negeri mengalami gejolak harga
BBM, di Indonesia naik atau enggak? Kan, enggak," ujarnya.

Misbakhun menyatakan pemerintah memilih mempertahankan
subsidi BBM. Namun, dia menyebut kebijakan fiskal dalam menjaga harga BBM harus
ditopang kebijakan moneter.

Menurut Misbakhun, BI sebagai pihak yang menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter punya andil besar dalam menjaga ketersediaan
dana.

"Nah, uang subsidi ini dari mana? Sebagian dari pajak
negara, sebagian dari Bank Indonesia," kata Misbakhun.

Ia menjelaskan pemerintah dan BI telah menandatangani Surat
Keputusan Bersama (SKB) Jilid III. Melalui skema itu, BI membeli SBN dari
pemerintah.

SKB itu berisi kesepakatan tentang berbagi beban (burden
sharing) yang memungkinkan dukungan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara
(SBN).

"Dengan SKB Jilid III, pemerintah memiliki ruang fiskal
yang lebih lebar karena dukungan Bank Indonesia," tutur Misbakhun.

Dia menambahkan saat ini seluruh masyarakat menikmati buah
kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM.

Menurut dia, angka inflasi tetap terkendali meski harga
minyak terus bergejolak seiring konflik antara Rusia dengan Ukraina yang belum
menunjukkan tanda-tanda mereda.

































"Jika kita melihat perang Rusia-Ukraina
yang membuat harga minyak menjadi tinggi, inflasi yang tinggi terjadi di
berbagai negara. Indonesia hanya mengalami inflasi di bawah sepuluh
persen," katanya.