Pemerintah
memproyeksi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi tahun 2023 yang dapat
menganggu stabilitas dalam negeri. Sektor pangan menjadi
salah satu fokus pemerintah agar ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat
tetap terjaga.

Dalam beberapa pekan
terakhir, Presiden Joko Widodo juga kerap melakukan rapat terbatas di Istana
Negara bersama jajarannya untuk membahas situasi pangan nasional. Dalam unggan
media sosial, Presiden pun selalu mengingatkan masyarakat akan situasi krisis
ekonomi yang melanda dunia.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengatakan,
dalam rapat-rapat pimpinan, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk melakukan
upaya luar biasa.

"Bukan
yang biasa-biasa saja, karena kondisi hari ini, terutama tahun 2023 nanti
pastinya ada tiga krisis: krisis pangan, energi, dan keuangan," kata Arief
kepada Republika Ahad (7/8/2022).

Arief
mengatakan, sejak dirinya dilantik sebagai Kepala NFA Februari lalu, Presiden
Jokowi pun menegaskan setiap pekan, pemerintah harus mengadakan rapat khusus
membahas kondisi pangan.

Menurut
Arief, salah satu instruksi utama Presiden yakni agar Indonesia bisa
mengoptimalisasi produksi-produksi pangan yang memang dapat diproduksi. Hanya
saja, sektor pertanian Indonesia masih menjumpai sejumlah kendala, terutama
dalam tahap pasca panen.

"Masih diperlukan teknologi pasca panen, mulai dari pengering
hingga silo-silo penyimpanan, itu yang kita masih perlukan," katanya.

Ia
pun menegaskan, seluruh komoditas pangan pokok strategis yang masih dipenuhhi
dari impor namun dapat diproduksi dalam negeri, tetap diupayakan menuju
swasembada. Di antaranya, daging sapi, bawang putih, gula, hingga kedelai.

Arief
menuturkan, situasi harga global saat ini sudah jauh lebih tinggi. Dahulu,
Indonesia mengimpor lantaran harga luar negeri lebih murah dari harga domestik.
Namun saat ini, situasi tak lagi sama.

Namun,
ia menegaskan, upaya peningkatan produksi tak akan mampu dicapai tanpa
perbaikan kesejahteraan petani.

"Selalu
statement saya kepada Presiden, produktivitas itu berbanding lurus dengan
kesejahteraan petani. Jadi ketika petani diperhatikan, harga dibeli dengan
harga baik, mereka akan sukarela menanam sendiri, itu kuncinya," kata
Arief.

Sesuai dengan kewenangan NFA, ia menyampaikan sembilan bahan pokok yang
menjadi tanggung jawab akan diatur harga acuannya. Itu untuk memberikan
kepastian kepada petani sebagai produsen pangan.

"Selain
itu, kita harus memulai kolaborasi stakholders, dengan kementerian lembaga,
asosiasi, perguruan tinggi, hingga BUMN dan BUMD. Semua harus
berkolaborasi," ujarnya.