Ekonom Senior INDEF, Didik Rachbini mengatakan Rabu (3/8)
lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
tiba-tiba memanggil para ekonom ke Istana Negara. Dia mengaku
mendapatkan undangan tersebut pada Selasa (2/8) malam, sehari sebelum
pertemuan.

"Pada hari selasa malam saya mendapat undangan
tetapi posisi berada di Kulon Progo," kata Didik dalam keterangan resminya
hari ini, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Tanpa pikir panjang, Didik
bergegas kembali ke Jakarta. Dia langsung memesan tiket untuk keberangkatan
pagi. Sayangnya, dia gagal menghadiri undangan tersebut lantaran hasil tes
PCR-nya baru selesai jam 12.30 siang.

Meskipun dia tidak sempat
bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia itu, dia tetap memberikan masukan
dengan cara lain.

Kepada Presiden dia
mengingatkan agar menjaga kesehatan dan menyelamatkan APBN setelah bekerja keras sebagai tulang punggung
perekonomian selama pandemi.

"Masukan pertama adalah
APBN harus diselamatkan. Jika tidak pemerintah sekarang akan mewariskan kondisi
APBN yang rentan dan rapuh, bahkan saat ini pun menjadi jalan menuju krisis
anggaran atau bahkan resesi seperti telah dirasakan negara-negara lain,"
ungkapnya.

Dia menjelaskan, tekanan
pada APBN datang dari setidaknya dua hal yakni subsidi yang sangat besar dan tekanan
pembayaran utang. Terutama subsidi energi, karena kenaikan harga-harga.

Didik menyebut Jokowi
terkenal berani mengambil kebijakan ekonomi dan keputusan rasional yang
obyektif dan rasional untuk solusi bangsa meskipun sering kontroversial bagi
publik.

Di awal pemerintahannya,
Jokowi tegas mengambil keputusan mengurangi subsidi cukup besar. Namun
keputusan tersebut memberikan subsidi langsung untuk rakyat miskin. Hanya saja,
saat ini dia melihat keberanian tersebut sirna.

"Presiden pada saat ini
seperti gagap untuk mengambil keputusan mengurangi subsidi besar 500 triliun
rupiah pada saat ini," kata dia.

Dia melanjutkan, jumlah
subsidi ini sama besarnya dengan anggaran pemerintah SBY dengan kurs rupiah
relatif tidak berbeda jauh. Tim ekonomi presiden tidak juga memberikan masukan
yang benar terhadap masalah ini sehingga APBN pasca pemerintahan sekarang akan
rusak berat.