Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan belanja negara
dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023 sebesar
Rp3.041,7 triliun. Turun dibandingkan proyeksi belanja negara 2022 sebesar Rp
3.169,1 triliun.

"Rp 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah
Pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp 811,7
triliun," kata dia saat pidato pengantar RAPBN 2023 dan nota keuangannya
di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.

Jokowi menjelaskan, total belanja negara ini dialokasikan
untuk anggaran kesehatan sebesar Rp 169,8 triliun, atau 5,6 persen dari total
belanja negara. Turun cukup tajam dari outlook atau proyeksi anggaran kesehatan
pada APBN 2022 sebesar Rp 212,8 triliun.

"Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan
pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta
kesinambungan program JKN," ucap Jokowi.

Selain kesehatan, belanja negara itu juga diarahkan untuk
anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun.
Besaran anggaran perlindungan sosial ini juga turun dibandingkan outlook 2022
sebesar Rp 502,6 triilun.

Perlindungan sosial pada tahun depan diarahkan untuk
direformasi dengan cara perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial
sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima
manfaat,serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, belanja negara untuk anggaran pendidikan pada
2023 telah ditetapkan sebesar Rp 608,3 triliun. Besaran belanja untuk
peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) ini naik
dibandingkan outlook APBN 2022 sebesar Rp 574,9 triliun.

Anggaran ini ditujukan untuk peningkatan akses pendidikan
pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana
penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan
terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas
pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi
di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa,
pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan
riset dan inovasi," ucap Jokowi.

Terakhir, dia mengatakan, besaran belanja negara itu
difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang dianggarkan sebesar Rp 392
triliun. Anggaran ini bertambah dibandingkan outlook dalam APBN 2022 sebesar Rp
363,8 triliun.

Pembangunan infrastruktur tahun depan kata Jokowi arahkan
untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan
produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan
infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek
lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan
Komunikasi (TIK).

"Untuk mendukung target percepatan pembangunan
infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan
dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian
atau Lembaga serta meningkatkan peran swasta," kata Jokowi.