Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada seluruh
kementerian, lembaga, pemerintah pusat hingga pemerintah kota untuk membeli
produk-produk dalam negeri.

"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, sangat lucu
sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan pemerintah dari
pajak, dari PNBP, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD kemudian belanjanya
produk-produk impor," katanya dalam Peluncuran Kartu Kredi Pemerintah
Domestik dan QRIS Antarnegara, disiarkan secara virtual, Senin (29/8/2022).

Jokowi berpesan kepada para Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) serta Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo agar mengawal
realiasi dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik.

Dengan hadirnya KKP ini bisa digunakan untuk belanja
produk-produk dalam negeri sesuai imbauan Kepala Negara terhadap seluruh
instansi pusat maupun daerah.

"Mengenai KKP domestik, saya minta Pak Gubernur BI,
kemudian perbankan utamanya Himbara betul-betul mengawal baik kementerian,
lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk
segera masuk ke sistem ini, platform ini sehingga terjadi kecepatan
pembayaran," ucapnya.

"Mungkin dulu, bayarnya mundur-mundur dengan kartu
kredit ini mestinya begitu transaksi, bayarnya sudah masuk rekening kita.
Karena kita sudah membangun juga agar penggunaan produk-produk dalam negeri
kita taati bersama sehingga belanja pemerintah, BUMN, pemerintah daerah
semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri," lanjut
Jokowi.

Terakhir dia berpesan kepada Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas agar terus mengawal
pemanfaatan kartu kredit pemerintah tersebut.

"Kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali kepada Pak
LKPP agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai dan daerah
semua dengan semangat yang sama bisa membeli produk dalam negeri," pungkas
Jokowi.

Pemerintah tengah melakukan percepatan transformasi digital
dalam pengadaan barang dan jasa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa
mengatakan, hal ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah
baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bappenas dalam keterangan
pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2022), usai mengikuti Rapat
Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Program Transformasi Digital Pengadaan
Barang dan Jasa.

"Ini penting sekali karena kita ingin meningkatkan
kualitas belanja kita. Supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja
dari setiap APBN ke APBN dan dari setiap APBD ke APBD," ujar Suharso.

Suharso menyebutkan, jumlah produk yang masuk dalam
e-Katalog yang dikelola LKPP meningkat dari sekitar 50.000 menjadi 600.000.

"Targetnya pada tahun ini adalah 1 juta dan tahun depan
2 juta (produk). Jadi LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh
produk-produk, yang kita dorong adalah produk-produk asli, sekali lagi, asli
domestik dalam negeri dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang
tinggi," jelasnya.