Pemerintah
menyiapkan anggaran untuk program bantuan sosial pada 2022 sebesar Rp 154,8
triliun. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih terdampak
pandemi covid-19.



 



"Di mana dari dari 154,8 triliun ini untuk keluarga harapan tetap
10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), kemudian kartu sembako (untuk) 18,8
juta (penerima)," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.



Sementara itu, anggaran bansos cair Rp157,9 triliun hingga Mei 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran
perlindungan sosial jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun
lalu.



Anggaran bansos yang telah disalurkan naik 11,7% yakni mencapai Rp 157,9
triliun dibandingkan tahun lalu Rp141,4 triliun. Realisasi Rp157,9 triliun juga
lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 131,7 triliun maupun tahun
2019 yang sebesar Rp110,4 triliun.



Selanjutnya
dana bantuan sosial diperuntukkan bagi program Kartu Pra Kerja bagi 2,9 juta
penerima. Selanjutnya adalah untuk Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, BLT
Desa, dan perlindungan sosial lainnya, termasuk untuk warung dan Pedagang Kaki
Lima (PKL).



 



Diketahui
bantuan tunai bagi warung dan PKL diusulkan untuk perluasan target sasaran
menjadi 2,76 juta penerima, yakni PKL, warung, dan Penduduk Miskin Ekstrim.
Pemberian bansos tetap dilakukan pemerintah demi membantu masyarakat agar lekas
pulih pasca terimbas pandemi Covid-19 yang sudah hampir dua tahun berlangsung.



 



Sri
Mulyani menyebutkan realisasi Rp157,9 triliun tersebut meliputi program
pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp63,1 triliun dan non-PEN Rp94,9 triliun.



 



Kinerja
belanja oleh Kemensos dimanfaatkan untuk penyaluran program keluarga harapan
(PKH) Tahap II kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Rp14,3 triliun
dan BLT Minyak Goreng kepada 20,3 juga keluarga Rp6 triliun.



 



Kemudian
juga Kartu sembako dari Januari sampai Maret yang disalurkan pada Februari,
April dan Mei untuk 18,7 juta KPM sebesar Rp18,8 triliun. Kinerja belanja oleh
Kementerian Kesehatan Rp16,9 triliun dilakukan untuk penyaluran penerima
bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) kepada 84,9 juta jiwa.



Untuk
kinerja belanja non-K/L sebesar Rp79,2 triliun dimanfaatkan untuk subsidi BBM
dan LPG sebesar Rp45,1 triliun serta subsidi bunga KUR sebesar Rp7,7 triliun.
Kinerja belanja non-K/L turut digunakan untuk program Kartu Prakerja bagi 1,1
juta peserta sebesar Rp3,8 triliun.



 



Terakhir,
untuk kinerja belanja TKDD dimanfaatkan untuk penyaluran BLT Desa untuk 7 juta
KPM sebesar Rp9,6 triliun.