Presiden Joko Widodo
memberi pesan dalam rencana pembangunan kereta semi cepat relasi
Jakarta-Surabaya yakni penggunaan komponen dalam negeri atau Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar.



"Ada pesan
Presiden yang paling penting adalah TKDN itu harus ditingkatkan dan yang kedua
kontraktor Indonesia harus dilibatkan," kata Menhub Budi Karya Sumadi,
Jakarta, Rabu (20/11).



Selain itu, hal
ketiga yang diarahkan Presiden yakni alih teknologi agar dapat dilakukan lebih
cepat.



Untuk jumlah
investasi kereta semi cepat ditargetkan Budi mencapai sebesar Rp60 triliun
hingga Rp100 triliun.



Menurut
Menhub, pembangunan proyek kereta semi cepat rencananya dimulai pada 2022 dan
selesai 2026. "Namun tadi Presiden secara umum meminta semua pekerjaan itu
dipercepat," jelas Budi.



Dibangun Perusahaan Jepang



Untuk kereta semi cepat akan dibangun bersama perusahaan Jepang dengan
Indonesia, serta dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia.



Saat ini rencana pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya masih
pada tahap studi kelayakan yang ditargetkan selesai pada November 2020.



Setelah studi tersebut selesai, maka lelang untuk proyek pembangunan
akan dilaksanakan.



"Itu
dibagi dalam beberapa segmen sehingga dalam kecepatan bisa dicapai kecepatan
yang lebih baik, dan sumber daya manusia yang belajar juga lebih banyak,"
tutup Budi



Sebelumnya,
Budi Karya Sumadi membeberkan hasil kunjungan kerjanya ke Jepang. Bertemu
dengan pemerintah dan pihak swasta Jepang. Membahas terkait perkembangan empat
proyek infrastruktur transportasi strategis nasional yang bekerja sama dengan
Jepang. 



Proyek
yang dimaksud meliputi, MRT Jakarta (North-South Fase 2 dan East-West),
Pelabuhan Parimban Fase 1-2 (Paket 5 dan 6), Proving Ground, dan Kereta Semi
Cepat Jakarta-Surabaya.



Untuk
proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, menurut Budi, pemerintah mendorong
untuk segera dilakukan kajian atau feasibility study (FS), bekerja sama dengan
pihak Jepang. Baca juga: Inggris Bakal Danai Proyek MRT Jakarta Senilai Rp 22
Triliun.



Selanjutnya
soal proyek MRT, pemerintah mendorong percepatan penyelesaian negosiasi kontrak,
pernyataan komitmen pendanaan, serta studi kajian MRT Jakarta East-West. Selain
itu, pemerintah juga mengundang investor Jepang untuk berpartisipasi dalam
pembangunan dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan
stasiun MRT Jakarta. 



"Untuk
kelanjutan proyek MRT, Alhamdulillah dalam dalam waktu dekat akan
ditandatangani satu kepastian pendanaan dari Jepang," ujar Budi dikutip
dari laman resmi Kemenhub, Rabu (22/06/2022). Kemudian terkait Pelabuhan
Patimban, pemerintah mendorong percepatan negosiasi penawaran proyek
pengembangan untuk Fase 1-2 (paket 5 dan 6), yang ditargetkan dilakukan
penandatangannya pada tahun ini.



Terakhir
tentang Proving Ground atau tempat pengujian kendaraan bermotor, pemerintah
Indonesia mendorong pemerintah Jepang untuk memberikan dukungan kepada
konsorsium Indonesia-Jepang untuk mendapatkan pendanaan dengan biaya yang
kompetitif. 



"Dukungan
dari investor atau lembaga keuangan Jepang sangat diperlukan untuk dapat
memberikan bunga pinjaman yang rendah di bawah suku bunga komersil," ujar
Menhub. 



Sementara
itu, Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi menjelaskan, rapat ini menindaklanjuti
pertemuan bilateral antara PM Kishida dan Presiden Jokowi pada 29-30 April lalu
di Indonesia. 



Menurutnya,
kedua pemimpin telah sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama kedua negara,
termasuk diantaranya kerjasama infrastruktur transportasi. 



"Kerjasama
pembangunan yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang selama ini berjalan
dengan baik dan selalu sesuai dengan timeline yang telah disepakati kedua
negara," pungkas Heri Akhmadi.