Presiden
Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT BRICS High
Level Dialogue on Global Development mengatakan dunia saat ini tak hanya
dihadapkan pada tantangan dari sisi pangan, melainkan juga dari sisi stabilitas
keuangan.



 



Ancaman
krisis pangan ada di depan mata. Krisis pangan yang disebabkan konflik antara
Rusia dan Ukraina menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah negara tanpa
terkecuali Indonesia.



 



Pertumbuhan
ekonomi dunia pada tahun ini diperkirakan turun 1% menjadi 2,6%. Selain itu,
tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's juga diyakini akan semakin tertunda
secara signifikan.



 



"Kita harus bertindak sekarang agar
tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang," kata Jokowi, Senin
(27/06/2022).



Krisis pangan yang terjadi tak lepas dari
dampak Konflik antara Rusia dan Ukraina yang merupakan produsen dan eksportir
komoditas utama dunia. Mulai dari minyak dan gas, pertambangan, hingga pangan
banyak berasal dari dua negara tersebut.



Perang telah membuat produksi dan
distribusi berbagai komoditas terganggu. Selain itu, banyak pula negara yang
melakukan embargo terhadap produk Rusia sebagai bentuk sanksi atas serangan
militer ke Ukraina. Alhasil, ini membuat arus komoditas terganggu.



Jokowi sendiri telah memerintahkan
jajarannya untuk melakukan pemanfaatan lahan di antara tanaman sawit dengan
menanam sorgum, jagung, hingga porang. Jokowi ingin Indonesia tak hanya lolos
dari ancaman krisis pangan, namun juga bisa mandiri dan memanfaatkan peluang
ekspor.



Pemerintah sendiri berencana untuk
melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi yang akan difokuskan pada
pupuk urea dan NPK yang selama ini kerap digunakan para petani pada pangan
pokok dan komoditas strategis pertanian yang memiliki sensitivitas tinggi
terhadap inflasi.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan
mengatakan, pupuk bersubsidi tetap diberikan kepada petani. Menurutnya,
produksi pangan nasional diperkirakan lebih stabil seiring dengan kebijakan
pemerintah untuk mengamankan pasokan pupuk bersubsidi.



"Apalagi subsidi pupuk adalah bagian
dari mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi,"
kata Daniel.



Daniel mengingatkan perlunya peningkatan
pengawasan dan optimalisasi sistem distribusi digital pupuk bersubsidi sehingga
kebijakan ini mampu memacu produksi komoditas pangan.

PT Pupuk Indonesia sendiri telah menjamin
produksi pupuk bersubsidi sepanjang tahun ini. Perseroan telah menjamin pasokan
bahan baku pupuk terutama Phosphate (DAP dan Rock Phosphate) dan Kalium (KCl),
hingga akhir tahun 2022.



Adapun stok pupuk bersubsidi hingga Juni
2022 mencapai 737.970 ton, jauh lebih banyak dibandingkan dengan stok dalam
ketentuan minimum. Secara terperinci, stok pupuk Urea 371.823 ton, NPK 257.348
ton, SP-36 26.048 ton, ZA 32.955 ton, dan Organik 45.760 ton.