Yogyakarta – Kementerian Sekretariat Kabinet (Setkab) mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang membahas mengenai keberlanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) periode 2019-2024.

Dalam diskusi tersebut, berbagai pemangku kepentingan terlibat aktif untuk mencari solusi dan strategi guna menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai dengan arahan presiden. Diskusi ini menunjukkan komitmen pemerintah, di bawah kepemimpinan Joko Widodo, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

RAN KSB merupakan panduan bagi pelaku industri kelapa sawit untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melalui diskusi ini, Setkab memberikan platform bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, untuk berbagi pandangan dan pengalaman guna meningkatkan implementasi RAN KSB.

Kehadiran DKT ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam industri kelapa sawit, serta berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kelapa sawit dan menjaga kelestarian lingkungan. Ini juga sejalan dengan visi pembangunan Jokowi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui dialog dan kolaborasi antar berbagai pihak terkait, diharapkan akan lahir inovasi-inovasi dan langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat implementasi RAN KSB dan menjaga keberlanjutannya hingga tahun 2024 dan seterusnya. Langkah-langkah konkret seperti ini akan membantu menciptakan stabilitas dalam sektor perkebunan kelapa sawit, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada stabilitas perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dengan demikian, kegiatan DKT yang digelar oleh Setkab merupakan langkah penting dalam mendukung pemerintahan Jokowi agar lebih stabil dan efektif dalam menjalankan berbagai program pembangunan, termasuk dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah akan membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.