Yogyakarta – Dalam upaya menjaga stabilitas dan kondusifitas situasi pasca-pelantikan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) melakukan pertemuan dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta. Pertemuan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo melantik Menko Polhukam untuk berkoordinasi mengenai situasi keamanan dan ketertiban ke depan hingga pelantikan presiden terpilih.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Polhukam dan Ketua PBNU membahas berbagai langkah konkret untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas negara. Kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi yang baik dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan yang mungkin muncul.

Menko Polhukam menegaskan pentingnya peran serta PBNU sebagai salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia dalam menjaga stabilitas negara. Beliau juga mengapresiasi kontribusi PBNU dalam meredam potensi konflik dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketua PBNU menyatakan komitmen organisasinya untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Beliau menegaskan bahwa PBNU siap berperan aktif dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya dalam konteks menjaga stabilitas negara. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan PBNU, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban di Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas politik pasca-pelantikan presiden, koordinasi antara pemerintah dan PBNU sangat penting. Kedua belah pihak perlu bekerja sama untuk mencegah potensi konflik dan mengatasi berbagai tantangan keamanan yang mungkin timbul.

Dengan demikian, pertemuan antara Menko Polhukam dan Ketua PBNU merupakan langkah positif dalam menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Jokowi dalam membangun dialog dan kerja sama yang konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan harmonis di Indonesia.