Yogyakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat realisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang menjadi salah satu andalan Joko Widodo menggenjot ekonomi masyarakat sepanjang 2022 belum mencapai target.

Sally Salamah, Ketua Tim Pengarah Forum Pengawasan KUR sekaligus Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara menjelaskan realisasi penyaluran KUR sepanjang 2022 berada pada level 97,95 persen atau senilai Rp 365,5 triliun dari target Rp373,17 triliun.

Meski tidak mencapai target, besaran penyaluran KUR sendiri terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, yakni Rp120,3 triliun pada 2018. 

Untuk itu dia menyebutkan pihaknya merumuskan strategi pengawasan penyaluran KUR pada 2023 dengan berfokus pada perencanaan hingga pertanggungjawaban KUR, menyusun perencanaan pengawasan KUR, serta melaksanakan pengawasan atas kepatuhan, potensi fraud, hambatan dan kendala.

Ke depan, pengawasan yang dilakukan BPKP diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap kebijakan pelaksanaan KUR, khususnya terkait target graduasi dan target debitur baru KUR.

Terlebih lagi, negara telah menetapkan kenaikan target penyaluran KUR menjadi Rp470 triliun pada tahun ini dan pada tahun 2024 mendatang target realisasi KUR ditingkatkan menjadi Rp585 triliun.