Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk berhati-hati
dalam mengelola dananya.

"Bapak Presiden tadi titip dana yang besar ini
dikelola dengan sangat baik dan hati-hati," ujar Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, usai bertemu dengan Presiden Jokowi dan
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dikutip Minggu (9/10/2022).

Anggoro menyampaikan saat ini dana yang ada di BPJS
Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp607 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 89%
diinvestasikan ke government related investment, dengan 65% di antaranya ada di
Surat Berharga Negara (SBN).

"Tentu saja untuk memastikan bahwa dana tersebut
bisa aman dan saat dibutuhkan nantinya tetap ada dananya," ungkapnya.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Dewan Direksi
BPJS Ketenagakerjaan juga turut melaporkan sejumlah kinerja yang dicapai selama
19 bulan sejak dilantik pada 22 Februari 2021 lalu.

Salah satunya adalah meningkatnya jumlah kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan dari 28 juta peserta menjadi 35 juta peserta. "Kami
menargetkan dalam 5 tahun tumbuh 2 kali lipat menjadi 70 juta," ucap
Anggoro.

Selain itu, Anggoro mengungkapkan BPJS
Ketenagakerjaan telah melakukan digitalisasi layanan melalui Jamsostek Mobile
dalam rangka memberikan kecepatan layanan dan meningkatkan kepuasan peserta,
sesuai arahan dari Presiden Jokowi.

"Untuk layanan yang juga menjadi concern Bapak
Presiden, layanan yang baik bagi para pekerja, kami menyampaikan bahwa kami
telah melaksanakan digitalisasi dalam layanan sehingga kalau dulu peserta itu
klaim butuh waktu 10-15 hari, saat ini klaim hanya 15 menit bisa klaim dengan
Jamsostek Mobile," kata Anggoro.

Terakhir, kata Anggoro, dewan direksi juga
menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait perkembangan data penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU).

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah mengirimkan data
penerima BSU hingga tahap 4, sedangkan tahap 5 akan segera dikirimkan dalam
waktu dekat.

"Totalnya 14 juta data BSU kita kirimkan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan untuk divalidasi," tandasnya.