Joko
Widodo menegur otoritas imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia terkait dengan layanan visa dan Kartu Izin Tinggal Terbatas
(Kitas). Joko Widodo menyebut bahwa banyak keluhan yang masuk mengenai urusan
imigrasi sehingga dia mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi
menjadi lebih memudahkan dan melayani. 


Hal ini diungkapkan ketika memimpin
rapat bersama jajarannya yang secara khusus membahas mengenai visa on arrival
(VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas), Jumat (9/9/2022).

"Jadi
yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik
mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kitas izin tinggal,
auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan
mengontrol," tegas Jokowi.

"Sehingga
apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya
auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin
investasi datang, turis datang, harus diubah," lanjutnya.

Jokowi
berpandangan seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para
investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka,
hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

"Jadi
orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas-kalau kita
ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat,
negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau
memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti
harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" tegasnya.

Melihat
masalah ini, Jokowi menegaskan dirinya ingin kembali memastikan agar pelayanan
imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama.

Menurut
Presiden, visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing
diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

"Ini
yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai
betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang
enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen
sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah,"
ucapnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.