Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dalam beberapa kali kesempatan pidatonya membicarakan ada 60 negara
yang terancam dalam krisis utang, karena rasio utang terhadap produk domestik
bruto (PDB) melebihi 100% saat ini. Pernyataan Jokowi nyata dan krisis
utang akut tersebut tengah terjadi di beberapa negara.

Ekonom Senior Universitas
Indonesia (UI) Faisal Basri menjabarkan, dari data yang dihimpun dari laman
Trading Economics, pada 2021 Venezuela merupakan negara yang memiliki rasio
utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tertinggi di dunia, yakni mencapai
350%.

Selain Venezuela ada Jepang dengan rasio utang terhadap PDB-nya mencapai 266%,
Greece 193%, Italia 151%, Amerika Serikat 137%, Bahrain 128%, Inggris 95,9%,
Argentina 80,5%, Brazil 80,3%, India 74%, Afrika Selatan 69,9%, Jerman 69,3%,
China 66,8%.





Di negara kawasan ASEAN,
tercatat pada 2021 rasio utang terhadap PDB tertinggi ditempati oleh Singapura
mencapai 131%, Malaysia 63,3%, Filipina 60,4%, Thailand 59,6%, Vietnam 46,7%,
dan Indonesia terbilang aman dengan rasio utang 38,5% terhadap PDB.

Kendati demikian, kata Faisal,
Indonesia tidak boleh jumawa, karena sebenarnya beban utang Indonesia besar.
Dalam dokumen RAPBN 2023, diketahui nilai beban utang pemerintah meningkat dari
tahun ke tahun.

Pada 2021 misalnya, beban
utang pemerintah yang harus dibayarkan mencapai Rp 343,5 triliun, di tahun ini
diperkirakan beban utang yang harus dibayarkan mencapai Rp 403,9 triliun dan
pada 2023 diperkirakan mencapai Rp 441,4 triliun.

"Sedemikian besarnya
bayar bunga utang, sehingga pemerintah bayar bunga utang harus pinjam, karena primary
balance-nya minus," jelas Faisal dalam sebuah webinar Taxation and
Sustainable Finance Working Group yang diadakan oleh Civil 20, dikutip Sabtu
(10/9/2022).

Kendati demikian, Faisal
mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengelola utang saat ini, terutama
dilihat dari kepemilikan asing di surat utang negara atau surat berharga negara
(SBN).

Porsi utang pemerintah saat
ini, 88,55% berasal dari penarikan utang SBN, dan hanya 11,5% yang berasal dari
pinjaman. Dirinci lagi, saat ini sebanyak 98,1% utang pemerintah adalah
pinjaman dalam negeri. "Jadi praktis yang namanya utang luar negeri hanya
10% dari total utang," jelas Faisal.