Presiden Jokowi mewanti-wanti
setiap kepala daerah untuk menjaga betul harga beras di daerah mereka
masing-masing agar tidak mengalami kenaikan.

“Jadi hati-hati, kalau harga
beras di daerah Bapak-Ibu sekalian itu naik meskipun hanya 200 atau 500 perak,
segera diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi/di
kabupaten/dan di kota Bapak-Ibu pimpin, itu akan langsung bisa naik angka
kemiskinannya,” kata Jokowi (12/9).

Jokowi menjelaskan, kontribusi
harga pangan terhadap kemiskinan itu 74 persen. Begitu harga pangan naik,
artinya di sebuah daerah kemiskinannya juga akan terkerek ikut naik, terutama
beras sebagai komponen utama.

Oleh karena itu, Jokowi pun
memerintahkan setiap kepala daerah untuk mengambil sejumlah bahan pokok
langsung dari daerah di dalam negeri dan bukan dari produk impor.

“Oleh sebab itu, seluruh
provinsi, kabupaten, dan kota harus tahu pasokan berasnya dari mana kalau harus
membeli dari luar provinsi, kabupaten, dan atau kota. Telur itu dipasok dari
kabupaten atau kota mana. Bawang merah dibeli dari kota atau kabupaten mana.
Semuanya ini harus datanya detail,” jelasnya.

Jokowi kemudian juga
menyatakan, setiap Kepala Daerah tidak perlu khawatir dengan biaya
tranportasinya. Dia pun mendorong agar anggaran belanja tidak terduga bisa
digunakan untuk membantu subsidi transportasi.

“Saya minta sekali lagi,
kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar waktu yang tinggal
Oktober-November-Desember ini, betul-betul anggaran yang ada ini segera bisa direalisasikan.
Karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu
sangat besar,” tandasnya.