Presiden
Joko Widodo atau Jokowi mengajak pemerintah daerah untuk bekerja sama
mengendalikan inflasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Ia memprediksi
inflasi akan bertambah 1,8 persen.

“Dan
ini yang tidak mau. Oleh sebab itu saya minta kepada gubernur, bupati, wali
kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama seperti saat
Covid-19. Sehingga inflasi tahun ini bisa dikendalikan di bawah 5 persen,” kata
Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah
se-Indonesia terkait pengendalian inflasi di Istana Negara, Jakarta, Senin
(12/09).

Ia
menyebut ada sejumlah kabupaten/kota yang masih menyumbang tinggi terhadap
inflasi. Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah setempat segera melakukan
intervensi agar inflasi serta dampaknya pada kemiskinan dapat ditekan. Salah
satunya dengan mengintervensi kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang
melonjak, seperti beras.

“Jadi
hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak Ibu sekalian itu naik. Meski hanya
Rp 200 atau Rp 500 perak, itu segera diintervensi karena menyangkut kemiskinan
di kabupaten, kota, provinsi yang Bapak Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik
angka kemiskinannya,” ujarnya.

Jokowi
juga memerintahkan kepada kepala daerah untuk menggunakan 2 persen dari dana
transfer umum untuk memberikan bansos kepada masyarakat. “Bahwa dua persen dari
dana transfer umum, artinya Dana Alokasi Umum atau DAU, kemudian juga dana bagi
hasil DBH, ini dua persen juga bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka akibat
dari penyesuaian harga BBM,” perintahnya.

Presiden
Jokowi menyatakan pemda tidak perlu ragu untuk menggunakan dana transfer umum
untuk bansos. Sebab, lanjutnya, pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai payung hukum.

Selain
dana transfer umum, Jokowi juga memerintahkan kepala daerah untuk menggunakan
anggaran belanja tak terduga dalam APBD untuk membantu masyarakat. Jokowi
menyebut, dua persen dari dana transfer umum kira-kira mencapai Rp 2,17
triliun, kemudian belanja tidak terduga dari pagu Rp 16,4 triliun. Sementara
yang baru digunakan Rp 6,5 triliun.

“Artinya
masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun
belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” tuturnya.

Mengenai
bentuk bantuan yang diberikan, Jokowi tak membatasinya dalam bentuk sembako
atau uang tunai. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk daerah pesisir, ia menyarankan agar
bantuan berupa subsidi solar dan untuk UMKM diberi subsidi bahan baku.

Kenaikan
harga bahan pokok ikut merangkak naik, usai Presiden Jokowi mengumumkan
kenaikan harga BBM pada Sabtu, 3 September 2022. Guna mengatasi dampak inflasi
dan kemiskinan akibat kenaikan harga BBM Pemerintah memberikan sejumlah
bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lalu, Bantuan Subsidi Upah
(BSU) kepada pekerja di bawah Rp 3,5 juta dan bantuan subsidi sektor
transportasi yang digulirkan pemerintah daerah.