Presidensi G20 Indonesia akan mendorong
lembaga keuangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki
akses permodalan dan pasar yang lebih luas.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati dalam Talkshow The Jakarta Post Spotlight #12: G20
Digital Transformation: Resilient MSMEs for Global Economic Recovery di Jakarta
beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia akan
mendorong kemitraan global untuk inklusi keuangan dengan menghadirkan
infrastruktur, seperti sistem pembayaran dan peraturan yang kompatibel antar
negara.

“Ini penting karena kami ingin memastikan
bahwa tema recover stronger dan recover together tidak hanya terjadi
antar negara, tetapi juga di rasakan di dalam setiap negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, menyampaikan saat ini
Pemerintah masih terus bekerja untuk merealisasikan target level inklusi
keuangan dalam negeri sebesar 90 persen di 2024 yang ditetapkan oleh Presiden
Joko Widodo (Jokowi).

Untuk mencapai inklusi keuangan yang
ditetapkan, harus didukung juga dengan literasi keuangan, terutama bagi UMKM.
Oleh karena itu, katannya, Pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia,
terus mendorong literasi keuangan di masyarakat.

Saat ini, pemerintah menyediakan alokasi
anggaran untuk meningkatkan infrastruktur digital, seperti satelit dan fiber
optik, sehingga internet bisa diakses dari seluruh wilayah di Indonesia. Semua
hal ini didukung dengan peraturan yang menjamin perlindungan data konsumen dan
kepastian untuk berinvestasi.

Ia juga menambahkan, UMKM menjadi salah
satu fokus utama pemerintah. UMKM telah menyumbang sekitar 60 persen dari total
GDP Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), yang salah satu
misinya adalah mendukung kelangsungan bisnis UMKM serta menyediakan jaring
keamanan sosial bagi kelompok rumah tangga rentan.

Dalam menghadapi ancaman akan inflasi
ekonomi global akibat pandemi dan juga efek konflik Rusia-Ukraina, Sri Mulyani
melihat UMKM memiliki peran penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan
jaring pengaman sosial. Terutama dengan ancaman krisis pangan dan energi yang
dapat muncul dari konflik tersebut.

Untuk itu Pemerintah telah mengalokasikan
tambahan pendapatan negara yang akan difokuskan pada tiga aspek.

“Pertama, untuk melindungi masyarakat di
fase pemulihan ekonomi dari pandemi. Kedua, untuk memperkuat momentum pertumbuhan
ekonomi. Dan pada saat yang bersamaan memastikan kesehatan dan keberlanjutan
anggaran pemerintah,” ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Co-Chair Trade
& Investment Task Force B20 tahun 2022 Dr. Juan José Daboub menyatakan,
dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat beradaptasi menghadapi berbagai
tantangan akibat pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina.

“Bahkan saya kira UMKM dapat beradaptasi
lebih cepat dibandingkan perusahaan besar, karena lebih mudah untuk
menggerakkan kapal kecil dibandingkan kapal yang lebih besar,” terang Dr.
Daboub yang merupakan mantan Managing Director World Bank.

Optimisme ini muncul dari pengelolaan
anggaran yang sangat baik dan kinerja Pemerintah Indonesia selama ini. Bahkan
ketika ada beberapa negara yang tidak memiliki dana, namun Pemerintah Indonesia
masih memiliki cadangan yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian.

Namun yang tidak kalah penting menurut
Dr. Daboub, adalah memastikan bantuan ekonomi yang disalurkan dapat diterima
oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Berangkat dari kesuksesan tersebut, Dr.
Daboub juga menyampaikan bahwa Trade & Investment Task Force B20 sudah
merancang empat program utama sebagai turunan dari tiga pilar Presidensi G20.

Salah satunya, mendorong negara-negara
yang terlibat di dalamnya untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan global agar
meningkatkan produktivitas UMKM.

"B20 juga ingin mendorong lebih
banyak investasi yang masuk, memanfaatkan standar dagang internasional dan
memaksimalkan transformasi teknologi digital dalam mencapai target
tersebut," pungkas Dr. Daboub.